Jakarta, Kliksumbar – Anggota Komisi V DPR RI asal Sumatera Barat, Zigo Rolanda, menegaskan bahwa percepatan pemulihan pasca-bencana banjir dan longsor harus dilakukan secara terukur serta taat regulasi.
Menurutnya, kecepatan penanganan memang penting, namun tidak boleh mengabaikan aspek teknis dan aturan karena berpotensi menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Zigo menyampaikan hal tersebut saat menyoroti upaya pemulihan pasca-bencana yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Ia menilai, pendekatan penanganan bencana harus dirancang dengan perencanaan matang agar hasilnya benar-benar aman dan berkelanjutan.
Dalam keterangannya, politisi Partai Golkar itu turut menyoroti masih banyaknya pembangunan hunian yang mengabaikan zona rawan bencana.
Ia mendorong pemerintah untuk memperketat aturan terkait batas wilayah aman, terutama di sekitar bantaran sungai dan bahu jalan nasional.
“Kita memang ingin penanganan cepat, tetapi tidak boleh sembarangan. Regulasi perizinan perumahan harus diperbarui dan diperketat. Harus ada rekomendasi teknis yang jelas dari pihak berwenang. Jangan lagi ada pembiaran rumah dibangun sangat dekat dengan bibir sungai, karena itu sama saja menjemput maut ketika bencana datang kembali,” tegas Zigo, Selasa (27/1/2026).
Selain persoalan fisik dan infrastruktur, Zigo juga menaruh perhatian serius pada aspek keamanan hukum bagi para pemangku kepentingan dan petugas pelaksana di lapangan.
Ia mengingatkan bahwa pekerjaan tanpa dasar perencanaan yang kuat dapat menyeret para pelaksana ke persoalan hukum.
“Perencanaan itu sangat krusial. Jangan karena mengejar target cepat, teman-teman di lapangan bekerja tanpa dasar perencanaan yang kuat. Akibatnya, mereka justru berhadapan dengan persoalan hukum. Negara harus melindungi mereka melalui payung hukum dan manajemen risiko yang jelas,” ujarnya.
Di sisi lain, Zigo menyoroti persoalan krisis air bersih yang dialami warga pasca-bencana, khususnya di Kota Padang.
Ia menyebut, banyak masyarakat yang selama ini bergantung pada sumur kini kehilangan sumber air karena sumur mengering setelah bencana terjadi.
Kondisi tersebut diperparah karena sebagian besar warga terdampak bukan pelanggan PDAM, sehingga tidak memiliki alternatif suplai air bersih.
Selain kehilangan akses air, mata pencaharian mereka juga terdampak akibat bencana.
“Di Padang, banyak warga yang bergantung pada sumur. Sekarang sumurnya kering dan mereka tidak punya suplai air sama sekali. Karena bukan pelanggan PDAM, mereka kesulitan. Saya minta Direktorat Jenderal Cipta Karya turun tangan dan memasukkan warga terdampak ke sambungan PDAM secara gratis melalui pendanaan Cipta Karya. Ini murni urusan kemanusiaan, apalagi mata pencaharian mereka sudah hilang akibat bencana,” kata Zigo.
Zigo juga mengingatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk sebagai pelaksana pemulihan agar bekerja secara profesional dan transparan.
Ia menekankan pentingnya kejujuran data di lapangan agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran.
“Jangan sampai ada klaim sepihak. Jika sungai sudah dibersihkan oleh relawan atau pihak swasta dengan alat berat mandiri, jangan kemudian diklaim sebagai pekerjaan BUMN dalam laporan resmi. Kejujuran data adalah kunci agar anggaran pemulihan tepat sasaran,” tegasnya.
Berdasarkan data teknis yang diterima Komisi V DPR RI, dampak bencana tersebut mencakup kerusakan pada 31 ruas jalan nasional, 41 sungai dengan kategori rusak berat, serta 38.670 unit rumah warga yang terdampak.
Zigo memastikan Komisi V DPR RI akan terus mengawal seluruh proses pemulihan agar tidak berhenti pada tahap perencanaan.
Ia menegaskan, pemulihan pasca-bencana harus berjalan konkret dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang terdampak. (***)
