Padang, Kliksumbar – Anggota DPR RI Ir. H. Mulyadi meminta pemerintah pusat segera menetapkan status Darurat Bencana Nasional atas banjir bandang dan longsor yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
Ia menilai kerusakan infrastruktur serta tingginya jumlah warga terdampak telah memenuhi kriteria bencana berskala nasional.
Oleh karena itu, ia menilai pemerintah perlu mengambil langkah cepat dan terukur.
Mulyadi menyatakan bahwa Fraksi Demokrat mendorong percepatan penetapan status tersebut agar pemerintah pusat dapat mengerahkan seluruh sumber daya secara optimal.
“Kami dari Fraksi Demokrat meminta pemerintah segera menetapkan musibah yang terjadi di Sumatra sebagai bencana nasional,” ujarnya.
Selanjutnya, Mulyadi menilai kerusakan sarana dan prasarana telah mengganggu aktivitas masyarakat.
Ia menambahkan bahwa jumlah korban jiwa dan kerugian materi kian bertambah seiring meluasnya dampak banjir.
Dengan penetapan status Darurat Bencana Nasional, pemerintah dapat mengatur pendanaan, logistik, dan tenaga SAR secara terpadu.
Ia menjelaskan bahwa koordinasi antar-kementerian akan berjalan lebih efektif dengan status khusus tersebut.
“Penetapan status ini akan memudahkan proses koordinasi dalam tanggap darurat, rehabilitasi, hingga rekonstruksi wilayah terdampak,” jelasnya.
Selain itu, Mulyadi menegaskan komitmen pribadinya untuk terus mengawal proses penanganan bencana.
Ia memastikan bahwa aspirasi masyarakat di daerah terdampak akan ia sampaikan langsung kepada pemerintah pusat.
Ia juga meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana mempercepat pendistribusian logistik ke wilayah yang terisolasi.
Sementara itu, Partai Demokrat menyiapkan dukungan tambahan bagi masyarakat terdampak.
Partai tersebut mengerahkan jaringan internal untuk membantu pengiriman sembako, pakaian layak, serta layanan dapur umum.
Mulyadi menjelaskan bahwa lini relawan Demokrat di daerah sudah bergerak sejak awal kejadian.
Lebih jauh, Mulyadi menilai bahwa proses pemulihan pascabencana tidak boleh tertunda.
Ia menyebut bahwa masyarakat di wilayah terdampak membutuhkan kepastian bantuan dalam jangka panjang.
Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat perlu menyusun langkah pemulihan dengan fokus pada kebutuhan dasar, perbaikan infrastruktur, serta pemulihan perekonomian lokal.
Menurutnya, percepatan penanganan juga penting untuk mengurangi risiko bencana susulan.
Ia mengingatkan bahwa cuaca ekstrem masih berpotensi memicu longsor baru.
Ia meminta seluruh pihak tetap waspada dan mengikuti instruksi resmi dari otoritas terkait.
Mulyadi berharap pemerintah pusat segera menindaklanjuti permintaan tersebut.
Ia menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama.
Dengan demikian, semua pihak dapat bergerak dalam satu komando dan fokus pada pemulihan Sumatera. (***)
