Jakarta, Kliksumbar – Praktik rekayasa keuangan akhirnya mendapat sorotan tajam dari pemerintah. Kepala Badan Pengelola BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menyebut praktik itu menjadi akar persoalan besar di lingkungan perusahaan pelat merah.
Pernyataan keras itu disampaikan Dony dalam forum Chief Risk and Compliance Officer (CRCO) BUMN di Jakarta. Forum tersebut dihadiri jajaran Danantara Asset Management, direktur BUMN, serta pejabat manajemen risiko dan kepatuhan.
Menurut Dony, rekayasa keuangan membuat perusahaan mengambil keputusan keliru. Dampaknya bahkan memicu kerugian dan penurunan kualitas bisnis BUMN.
Rekayasa Keuangan Disebut Biang Masalah
Dony menegaskan transformasi BUMN tidak cukup hanya mengandalkan efisiensi bisnis. Selain itu, perusahaan juga wajib memperkuat tata kelola dan kepatuhan internal.
“Salah satu akar persoalan yang menimbulkan kekeliruan dan impairment adalah praktik rekayasa keuangan,” tegas Dony, Rabu (20/5/2026).
Ia meminta seluruh jajaran BUMN berani membaca kondisi perusahaan secara objektif. Menurutnya, manajemen risiko tidak boleh hanya menjadi formalitas administrasi.
Namun, fungsi pengawasan harus mampu mendeteksi persoalan sejak awal. Langkah itu penting agar keputusan bisnis tetap berdasarkan data riil.
BP BUMN Dorong Sistem Pengawasan Ketat
Dony juga mengingatkan pentingnya peran Chief Risk Officer dalam perusahaan negara. Mereka harus mampu mengidentifikasi risiko dalam setiap proses bisnis.
Selain itu, pejabat kepatuhan diminta aktif membedah kondisi keuangan perusahaan. Dengan begitu, potensi masalah bisa dicegah sebelum membesar.
“Chief Risk Officer harus mampu membaca risiko secara nyata,” ujarnya.
BP BUMN dan Danantara kini mendorong penguatan sistem Governance, Risk, and Compliance (GRC). Sistem itu diharapkan lebih adaptif menghadapi tantangan ekonomi global.
Tantangan BUMN Semakin Berat
Saat ini, BUMN menghadapi tekanan geopolitik global dan ketidakpastian ekonomi. Selain itu, percepatan transformasi digital juga meningkatkan risiko bisnis.
Karena itu, Dony meminta seluruh perusahaan negara memperkuat integritas proses bisnis. Menurutnya, keputusan korporasi harus berbasis data valid dan tata kelola sehat.
Forum CRCO BUMN juga menegaskan peran strategis fungsi risiko dan kepatuhan. Mereka menjadi pengawal mitigasi risiko sekaligus mitra utama manajemen perusahaan.
Penguatan sistem pengawasan diharapkan mampu mencegah praktik manipulasi laporan keuangan. Langkah itu juga dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap BUMN. (***)
