Padang, Kliksumbar – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Barat mengungkap dugaan kerusakan hutan masif di sejumlah wilayah Sumbar. Temuan itu dipublikasikan melalui media sosial resmi WALHI Sumbar dan langsung menyita perhatian publik, (8/5/2026).
WALHI menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap dugaan pembalakan hutan di kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS). Selain itu, mereka juga mengkritik sikap pemerintah daerah yang dinilai belum serius menangani persoalan lingkungan.
“Fakta-Fakta Deforestasi Hutan di Sumatera Barat. Dari diamnya gubernur dan nihilnya penegakan hukum oleh kepolisian,” tulis WALHI Sumbar.
Kerusakan Hulu DAS Jadi Sorotan
Berdasarkan investigasi WALHI Sumbar, sebagian besar kawasan hulu DAS mengalami kerusakan akibat aktivitas pembalakan hutan. Salah satu lokasi yang disorot berada di Hulu DAS Aia Dingin, Lubuk Minturun, Kota Padang.
Menurut WALHI, kawasan tersebut pernah memicu bencana ekologis di Sumbar. Selain itu, lokasi itu juga sempat disegel Satgas PKH karena berada di kawasan hutan lindung.
“Namun sampai hari ini kita tak pernah tahu siapa pelaku kejahatannya,” tulis WALHI.
Selain Kota Padang, WALHI juga menemukan dugaan kerusakan hutan di Nagari Durian Gadang, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung. Foto dokumentasi tertanggal 28 Desember 2025 memperlihatkan kondisi hutan yang disebut rusak parah.
WALHI menilai kerusakan itu berpotensi memicu bencana ekologis lebih besar. Pasalnya, kawasan tersebut merupakan hulu DAS Indragiri yang alirannya mengarah hingga Provinsi Riau.
Ancaman Galodo Mengintai Padang
WALHI juga menyoroti kondisi Hulu DAS Kuranji di Kota Padang. Kawasan penyangga yang sebelumnya berupa hutan lindung kini disebut berubah menjadi area perladangan.
Menurut WALHI, perubahan fungsi kawasan itu dapat meningkatkan risiko banjir bandang dan galodo di Kota Padang.
“Ancaman galodo bersiap datang dan mengancam warga Kota Padang,” tulis WALHI dalam unggahannya.
Selain itu, WALHI turut menyinggung keberadaan titik lokasi di Google Maps bernama “Pondok Pak Dewan Dinal Ardi”. Lokasi tersebut berada di kawasan Suaka Margasatwa Bukit Barisan.
WALHI meminta Dinas Kehutanan dan BKSDA Sumbar segera melakukan verifikasi lapangan terhadap titik tersebut.
“Bila benar, kenapa bisa ada perladangan pada kawasan SM Bukit Barisan atas nama anggota DPR,” tulis WALHI.
WALHI Serukan Tanggung Jawab Pemimpin
WALHI Sumbar menilai bencana ekologis yang terjadi saat ini merupakan akumulasi lemahnya pengawasan kawasan hutan. Mereka juga menyebut pemerintah dan aparat penegak hukum gagal melindungi ruang ekologis masyarakat.
Di akhir unggahannya, WALHI menyampaikan kritik keras melalui tulisan “WANTED”.
“Dicari pemimpin Sumatera Barat dan aparat penegak hukum untuk bertanggung jawab atas bencana ekologis hari ini,” tulis WALHI Sumbar. (***)
