Padang, Kliksumbar – Pemulihan infrastruktur pascabencana di Sumatera Barat dinilai sulit tercapai jika hanya mengandalkan keuangan daerah.
Kondisi tersebut menuntut peran penuh negara agar pemulihan berjalan menyeluruh dan terarah.
Anggota DPR RI, Rahmat Saleh, menilai kapasitas fiskal daerah tidak sanggup menanggung beban pemulihan besar dalam waktu singkat.
Menurutnya, skala kerusakan yang terjadi telah melampaui kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Rahmat menjelaskan, pengalaman panjangnya di DPRD Sumbar menunjukkan keterbatasan tersebut.
Ia menegaskan daerah membutuhkan waktu lama hanya untuk menutup kebutuhan dasar pemulihan.
“Saya sepuluh tahun di DPRD Sumbar. Kalau APBD Sumbar digabung selama dua tahun baru bisa menutup kebutuhan recovery, dengan catatan tidak ada pembangunan dan dua tahun tidak digaji,” ujar Rahmat saat Bimbingan Teknis Pupuk Pertanian di Edotel Padang, Rabu (17/12/2025).
Selain itu, Rahmat memaparkan kerusakan akibat bencana hampir merata di seluruh sektor infrastruktur.
Kondisi ini menunjukkan dampak bencana bersifat luas dan berlapis.
Hasil peninjauan lapangan mencatat sedikitnya 86 jembatan mengalami kerusakan.
Selain itu, ratusan rumah warga terdampak hingga hilang.
Sejumlah fasilitas umum juga tidak dapat difungsikan secara normal.
“Dampak kerusakan tersebut bukan hanya soal bangunan fisik, namun juga memutus akses ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang rusak menyebabkan distribusi hasil pertanian terganggu dan aktivitas warga di daerah terdampak berjalan tidak optimal,” jelasnya.
Lebih lanjut, Rahmat memperkirakan kebutuhan anggaran pemulihan Sumatera Barat berada pada kisaran Rp13 triliun hingga Rp16 triliun.
Angka tersebut mencerminkan kebutuhan pemulihan yang bersifat menyeluruh.
Menurutnya, anggaran tersebut tidak cukup untuk perbaikan sementara.
Pemerintah harus mendorong pemulihan total agar fungsi sosial dan ekonomi kembali berjalan.
“Sumbar butuh sekitar 13 sampai 16 triliun rupiah untuk recovery. Ini pemulihan total, bukan tambal sulam,” tambahnya.
Dengan kebutuhan besar tersebut, Rahmat meminta pemerintah pusat mengambil peran utama dalam proses pemulihan.
Ia menilai daerah akan kesulitan bergerak cepat tanpa dukungan pusat.
Rahmat juga meminta Presiden membeberkan skema pemulihan nasional lintas sektor.
Kejelasan skema dinilai penting agar pemulihan memiliki arah pasti.
“Kami minta Presiden bisa membeberkan skema recovery untuk segala sektor paling lambat awal Januari 2026,” ujarnya.
Ia menegaskan pemulihan infrastruktur menjadi kunci kebangkitan ekonomi masyarakat pascabencana.
Pemerintah diharapkan hadir penuh untuk memastikan masyarakat kembali beraktivitas normal, harapnya. (***)
