Padang, Kliksumbar – Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Doni Harsiva Yandra, menegaskan pentingnya fokus anggaran rehabilitasi pascabencana dalam APBD 2027. Ia menyebut kebutuhan penanganan infrastruktur di Sumatera Barat mencapai Rp17,9 triliun.
Penegasan itu disampaikan Doni saat rapat kerja Komisi IV DPRD Sumbar bersama sejumlah instansi teknis, Senin (11/5/2026), di Padang.
Rapat tersebut dihadiri BPBD Sumbar, Bappeda, Dinas BMCKTR, Dinas SDABK, BPJN, dan BWS Sumatera V.
Menurut Doni, kerusakan infrastruktur akibat bencana masih menjadi persoalan serius di Sumbar. Karena itu, pemerintah daerah dan pusat harus memperkuat koordinasi.
“Kita tetap mendorong dukungan dari pusat. Namun, pemerintah provinsi juga harus mengoptimalkan penganggaran melalui APBD 2027,” kata Doni.
Infrastruktur Jadi Prioritas Utama
Doni menjelaskan kebutuhan anggaran Rp17,9 triliun mencakup berbagai sektor strategis. Anggaran itu meliputi perbaikan jalan nasional, jalan provinsi, jembatan, irigasi, hingga normalisasi sungai.
Selain itu, pemerintah kabupaten dan kota juga telah mengusulkan sejumlah proyek rehabilitasi infrastruktur. Usulan tersebut mencakup kewenangan daerah maupun provinsi.
Menurutnya, koordinasi dengan balai teknis pusat harus lebih intensif. Sebab, banyak proyek membutuhkan dukungan administrasi dan dokumen daerah.
“Kita ingin koordinasi ini lebih optimal. Sebab, ada pekerjaan infrastruktur yang pembiayaannya dari pusat,” ujarnya.
Ia menilai kesiapan dokumen menjadi faktor penting dalam percepatan bantuan pusat. Karena itu, organisasi perangkat daerah diminta segera menyiapkan Detail Engineering Design atau DED.
Program TKD Harus Terkoordinasi
Doni juga menyoroti pentingnya program infrastruktur melalui skema Transfer ke Daerah (TKD). Menurutnya, skema itu harus terkoordinasi agar rehabilitasi berjalan efektif.
Ia menyebut sejumlah program nantinya masuk dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Fokus utama berada pada sektor jalan, sungai, dan irigasi.
“Program yang dibiayai melalui TKD harus terkoordinasi dengan baik,” katanya.
Selain kerusakan infrastruktur, bencana juga berdampak terhadap lahan pertanian masyarakat. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi perekonomian daerah.
Karena itu, Doni meminta seluruh pihak memperkuat sinergi dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumbar.
“Kita mendorong sinergitas seluruh sektor agar penanganan pascabencana di Sumbar berjalan maksimal,” tutupnya. (***)
