Jakarta, Kliksumbar – Badan Pengelola (BP) BUMN memperkuat kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawal seluruh proyek hilirisasi BUMN. Langkah ini bertujuan memperkuat tata kelola, mencegah korupsi, dan memastikan investasi pemerintah berjalan transparan.
Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menyampaikan komitmen tersebut usai rapat bersama KPK di Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).
KPK Dampingi Proyek Hilirisasi Sejak Tahap Awal
Dony menegaskan pendampingan KPK dimulai sejak tahap perencanaan. Langkah itu dilakukan agar setiap proyek berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Menurutnya, proyek hilirisasi melibatkan investasi bernilai besar. Karena itu, seluruh proses harus dikawal sejak awal untuk mengurangi potensi penyimpangan.
“Banyak proyek hilirisasi yang sedang kita kerjakan. Tentu saja kita ingin pengerjaannya dilakukan secara baik dan transparan karena ini merupakan harapan masyarakat. Karena itu, kita meminta pendampingan dari awal agar seluruh proses dapat dimitigasi dan tidak menjadi risiko ke depan,” ujar Dony.
Seluruh Tim Proyek Ikut Pelatihan Antikorupsi
Selain pendampingan proyek, BP BUMN juga mewajibkan seluruh grup dan tim yang terlibat mengikuti pelatihan pencegahan korupsi.
Program tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai tata kelola perusahaan yang baik sekaligus memperkuat budaya integritas di lingkungan BUMN.
Dony berharap investasi pemerintah mampu menghasilkan manfaat optimal bagi negara. Karena itu, setiap tahapan proyek harus berjalan sesuai aturan.
“Kita tidak ingin investasi yang besar nantinya tidak menghasilkan hasil yang maksimal. Karena itu, setiap grup dan setiap tim yang terlibat akan mendapatkan pelatihan dan pendampingan pencegahan,” katanya.
Dony Oskaria Perketat Kepatuhan LHKPN
BP BUMN juga memperketat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Dony memastikan seluruh pejabat yang memiliki kewajiban melapor harus menyampaikan LHKPN tepat waktu. Ia menegaskan tidak ada toleransi terhadap keterlambatan.
“Saya akan mengontrol sendiri ketaatan terhadap penyampaian LHKPN. Semua yang memiliki kewajiban harus melaporkan tepat waktu,” tegasnya.
Selain itu, BP BUMN terus memperkuat sistem pengawasan setelah transformasi BUMN berlangsung. Upaya tersebut diharapkan mampu membangun koridor tata kelola yang jelas serta meminimalkan potensi korupsi.
Transformasi BUMN Fokus pada Integritas
Kolaborasi BP BUMN dengan KPK menjadi bagian penting dari transformasi BUMN yang sedang berjalan.
Melalui sinergi tersebut, pemerintah berharap proyek hilirisasi dapat berlangsung transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Selain meningkatkan kinerja bisnis, langkah ini juga diharapkan memperkuat budaya integritas di seluruh perusahaan pelat merah. (***)
