iPadang, – Logistik berupa surat suara untuk pilkada untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, dipertanyakan ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar periode 2014-2023, Adrian Tuswandi.
Pasalnya, hingga saat ini sejauh mana pengadaan suray suara itu tidak jelas, apakah jumlahnya memang dicetak sebanyak pemilih yang terdaftar DPT pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar 2024 atau bagaimana.
“KPU Sumbar sebagai lembaga publik semestinya harus transparan soal penyediaan logistik pilkada itu, terlebih menyangkut surat suara,” kata Adrian Tuswandi di Padang, Rabu (30/10/2024).
Dalam pengamatannya, mulai dari proses pencetakan, siapa pencetaknya, berapa jumlah surat suara yang dicetak dan apakah sudah sampai ke pihak yang order, harus dipublikasikan KPU Sumbar ke publik.
“Ini bagian dari sebuah ketranparansian dan tanggung jawab bagi badan publik karena pengadaan logistik itu menggunakan uang publik,” tukas pria yang juga ketua JPS Sumbar ini.
Dia juga menjelaskan, dengan tidak jelasnya bagaimana keberadaan surat suara itu, sepatutnya publik merasa curiga, kenapa informasi soal surat suara itu tidak begitu terpublikasikan.
“Katakan lah surat suara itu sudah sampai ke Padang, tapi bagaimana kesiapan gudang penyimpanannya, bagaimana prosedur berikutnya, berapa yang sudah tiba? Ini harus jelas,” ucap Adrian Tuswandi.
Karena, jelasnya, jumlah pemilih untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar itu cukup banyak, mencapai 4 juta lebih.
Semenara itu Ketua KPU Sumbar Surya Efitrimen membantah pihaknya tertutup soal progres surat suara Pilkada Sumbar ke wartawan. (nok)
