Oleh: Gilang Gardhiolla Gusvero, Wartawan
Sumatera Barat sedang menunjukkan dua wajah sekaligus. Di satu sisi, Padang dan Bukittinggi masuk papan atas Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2025. Padang berada di posisi kedua, sedangkan Bukittinggi di urutan kedelapan se-Sumatera. Capaian ini patut diapresiasi karena menandakan ada daerah di Sumbar yang mampu bersaing dalam aspek infrastruktur, kualitas SDM, pasar, dan tata kelola.
Namun di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Sumbar justru melambat ke angka 3,37 persen pada 2025, turun dari 4,36 persen pada tahun sebelumnya. Di titik inilah pujian perlu dihentikan sejenak. Sebab muncul pertanyaan penting: bagaimana daerah yang terlihat kompetitif justru bertumbuh lebih lambat?
Jawabannya tentu tidak tunggal. Perlambatan ekonomi bisa dipengaruhi banyak faktor, mulai dari daya beli masyarakat, investasi, harga komoditas, hingga situasi nasional. Namun satu hal yang layak dicurigai sebagai penghambat ialah lambatnya eksekusi birokrasi dalam mengubah potensi menjadi hasil nyata.
Prestasi yang Berhenti di Kota
Masuknya Padang dan Bukittinggi ke papan atas menunjukkan kota-kota tertentu di Sumbar memiliki modal kuat untuk tumbuh. Infrastruktur lebih baik, akses pasar lebih luas, layanan publik lebih siap, dan sumber daya manusia lebih terkonsentrasi.
Masalahnya, kekuatan itu belum sepenuhnya menetes ke wilayah lain.
Provinsi bukan hanya dua kota. Provinsi adalah gabungan kota dan kabupaten, termasuk daerah yang masih berjuang dengan akses jalan, distribusi barang, investasi, serta konektivitas pasar. Karena itu, keberhasilan dua kota tidak otomatis membuat seluruh provinsi ikut melesat.
Yang muncul justru paradoks: beberapa wilayah tampak maju, tetapi pertumbuhan provinsi tetap tertahan.
Ketika Dana Ada, Tetapi Gerak Lambat
Gambaran lemahnya eksekusi itu terlihat saat Menteri Pertanian RI, Amran Sulaiman, meninjau lokasi banjir di Padang Pariaman.
Untuk Sumbar, pemerintah pusat menyiapkan sekitar Rp455 miliar bagi sektor pertanian dan tambahan sekitar Rp500 miliar untuk perkebunan. Dana itu disebut telah tersedia sejak Januari 2026. Namun hingga pertengahan April, realisasinya dinilai masih lambat.
“Anggarannya sudah ada sejak Januari di provinsi. Kami minta segera disalurkan,” tegas Amran.
Kalimat itu keras sekaligus jelas. Persoalannya bukan sekadar dana tersedia atau tidak, tetapi seberapa cepat dana itu sampai kepada pihak yang membutuhkan.
Saat petani menunggu benih, lahan menunggu pemulihan, dan ekonomi desa menunggu napas baru, yang bergerak lebih dulu justru berkas administrasi.
Musuh Utama Bernama Lambat
Kita terlalu sering mengira masalah ekonomi selalu soal anggaran. Padahal dalam banyak kasus, yang lebih menentukan justru kecepatan keputusan.
Bantuan terlambat turun, proyek tersendat, koordinasi berputar, dan data tak kunjung selesai. Semua tampak administratif. Namun dampaknya nyata: musim tanam hilang, pendapatan turun, harga naik, dan peluang lewat.
Dalam ekonomi, waktu sering lebih mahal dari uang. Dana yang datang terlambat nilainya ikut menyusut.
Di sinilah peringatan Dony Oskaria relevan ketika menyebut Sumbar bisa jatuh miskin jika tidak diurus dengan baik. Kalimat itu mungkin terdengar keras, tetapi perlambatan ekonomi memberi alasan publik untuk merenungkannya.
Yang Dibutuhkan Bukan Sekadar Rapat
Solusinya sebenarnya tidak rumit, asalkan ada kemauan.
Percepat pengambilan keputusan. Pangkas rantai administrasi yang tidak perlu. Tetapkan batas waktu pencairan bantuan. Bangun layanan investasi satu pintu yang benar-benar bekerja. Hubungkan kekuatan kota dengan kabupaten penyangga lewat distribusi hasil tani, industri pengolahan, dan pasar yang aktif.
Administrasi tetap penting. Tetapi dalam keadaan mendesak, kecepatan harus menjadi prioritas.
Sumbar tidak kekurangan potensi pertanian, perdagangan, pariwisata, maupun sumber daya manusia. Yang kerap kurang hanyalah keberanian bekerja dengan tempo yang sesuai keadaan.
Seperti kata wartawan senior Khairul Jasmi, “Kaa ke kaa saja.”
Akhirnya, Pilihannya Jelas
Hari ini Sumatera Barat memiliki dua angka penting: peringkat 2 dan 8 di Sumatera, serta pertumbuhan ekonomi 3,37 persen.
Yang pertama memberi kebanggaan.
Yang kedua memberi peringatan.
Jika birokrasi tetap lambat, peringkat hanya akan menjadi pajangan, sementara pertumbuhan terus tertinggal.
Sejarah banyak daerah menunjukkan satu hal: bukan yang kekurangan potensi yang kalah, melainkan yang terlalu lama rapat ketika peluang lewat.
*Seluruh tulisan sepenuhnya tanggungjawab penulis*
