Padang, Kliksumbar – Rencana pembangunan lanjutan Jalan Tol Padang–Pekanbaru di Sumatera Barat kembali menjadi sorotan. Sejumlah tokoh menilai proyek tersebut berpotensi berhenti setelah ruas Padang–Sicincin sepanjang sekitar 36 kilometer apabila persoalan tanah adat tidak segera mendapat solusi.
Tokoh masyarakat Masful menyatakan pembangunan jalan tol sebaiknya dihentikan apabila pemerintah tidak mampu menyelesaikan konflik pembebasan lahan.
“Batalkan saja jika memang tidak ada jalan keluar. Jangan sampai persoalan ini terus berlarut,” kata Masful di Padang, Sabtu (18/7/2026).
Menurutnya, berbagai proyek strategis di Sumatera Barat selama ini berjalan lambat akibat persoalan yang berulang.
Ia mencontohkan pembangunan By Pass Padang yang memerlukan waktu puluhan tahun hingga selesai. Selain itu, pembangunan Tol Padang–Sicincin juga berlangsung cukup lama karena proses pembebasan lahan.
Tanah Datar Mengaku Siap
Sementara itu, Bupati Tanah Datar Eka Putra menyatakan daerahnya siap mendukung pembangunan jalan tol apabila pemerintah melanjutkan proyek ke wilayah tersebut.
Menurut Eka Putra, keberadaan jalan tol diyakini mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan konektivitas antarwilayah di Sumatera Barat.
Pengelolaan Tanah Adat Dinilai Perlu Pembaruan
Dalam wawancara terpisah di Jakarta, Ketua Jaringan Pemred Sumbar Adrian Tuswandi menilai persoalan pembangunan tidak semata-mata disebabkan keberadaan tanah ulayat.
Menurutnya, tantangan utama justru terletak pada cara pengelolaan tanah adat agar tetap menjaga nilai budaya sekaligus memberikan manfaat ekonomi.
“Adat memiliki konsep menjaga sekaligus memanfaatkan tanah ulayat. Keduanya seharusnya berjalan beriringan,” ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan wartawan senior Khairul Jasmi. Ia menilai banyak pihak hanya memahami fungsi perlindungan tanah ulayat, namun kurang memahami konsep pemanfaatannya sebagaimana tertuang dalam falsafah adat Minangkabau.
Pertumbuhan Ekonomi Sumbar Melambat
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan ekonomi Sumatera Barat sepanjang 2025 tumbuh 3,37 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 2024 yang mencapai 4,37 persen.
Pada triwulan II 2025, ekonomi Sumbar tumbuh 3,94 persen dan menjadi yang terendah di Pulau Sumatera. Pertumbuhan kemudian kembali melambat menjadi 3,36 persen pada triwulan III dan turun menjadi 1,69 persen pada triwulan IV akibat dampak bencana.
Sejumlah pengamat menilai percepatan pembangunan infrastruktur dapat menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan konektivitas distribusi barang, investasi, serta pertumbuhan ekonomi daerah.
Infrastruktur Dinilai Penting bagi Ekonomi
Bank Indonesia mencatat remitansi masyarakat perantau Minang melalui perbankan mencapai Rp14,2 triliun sepanjang 2023. Nilai tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp13,4 triliun.
Para pengamat menilai potensi ekonomi Sumatera Barat masih dapat ditingkatkan apabila pembangunan infrastruktur berjalan beriringan dengan optimalisasi pemanfaatan tanah adat.
Khairul Jasmi menilai pemerintah daerah perlu menyusun kembali strategi pembangunan yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat adat sekaligus mendorong investasi.
Menurutnya, penyelesaian persoalan tanah ulayat memerlukan dialog yang berkelanjutan agar pembangunan dapat berlangsung tanpa mengabaikan nilai budaya Minangkabau. (***)
