Jakarta, Kliksumbar – Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Saleh menegaskan data kerusakan sektor pertanian pasca bencana yang dipaparkan pemerintah masih keliru dan berisiko menyesatkan perhitungan anggaran pemulihan, khususnya di wilayah Sumatera Barat.
Pernyataan tersebut disampaikan Rahmat Saleh dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Kehutanan, Rabu (14/1/2026). Rapat itu membahas langkah pemulihan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan di daerah terdampak bencana.
Meski mengapresiasi pemaparan para menteri, Rahmat Saleh menilai terdapat kesalahan mendasar pada data yang disajikan. Menurutnya, kekeliruan tersebut berdampak langsung pada ketepatan prediksi anggaran yang dibutuhkan di lapangan.
“Tanpa mengurangi kepercayaan kepada tim Pak Menteri, saya pastikan data ini salah,” ujarnya dalam forum rapat.
Rahmat Saleh menyebut, berdasarkan perhitungan yang ia terima, kebutuhan anggaran pemulihan sektor pertanian di Sumatera Barat hampir mencapai Rp2 triliun. Angka itu dinilai wajar mengingat besarnya kerusakan infrastruktur pertanian akibat bencana.
Ia mengaku terkejut karena dalam paparan data kementerian, kerusakan irigasi dan bendungan di Sumatera Barat tercatat nol. Padahal, fakta di lapangan menunjukkan sejumlah infrastruktur penting mengalami kerusakan serius.
“Dalam slide yang disampaikan, irigasi dan bendungan dari Sumatera Barat tidak ada yang rusak. Ini tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya,” tegasnya.
Sebagai contoh, Rahmat Saleh menyinggung Bendungan Gunung Nago di Kota Padang yang mengalami kerusakan parah dan sempat ramai diperbincangkan di media sosial. Bendungan tersebut merupakan salah satu infrastruktur irigasi terbesar di Kota Padang, namun tidak tercantum dalam laporan resmi.
Ia juga mengungkapkan telah menerima data langsung dari pemerintah daerah. Dari laporan Bupati Agam, tercatat sebanyak 68 jaringan irigasi mengalami kerusakan. Sementara data dari Wali Kota Padang menunjukkan adanya kerusakan irigasi primer dan aliran sungai yang telah diajukan untuk kebutuhan anggaran.
“Namun di data yang dipaparkan di sini, semuanya tercatat nol. Baik bendungan maupun irigasi yang rusak,” ujarnya.
Rahmat Saleh menekankan pentingnya koordinasi dan penyelarasan data antara kementerian dan pemerintah daerah. Menurutnya, validitas data menjadi kunci agar kebijakan pemulihan dan pengajuan anggaran pasca bencana tidak keliru.
“Data ini harus dikoordinasikan dengan pemerintah daerah agar kita tidak salah langkah dan tidak salah mengajukan anggaran,” pungkasnya. (***)
