Jakarta, Kliksumbar – Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria memaparkan visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam mentransformasi ekonomi nasional melalui peran strategis badan usaha milik negara (BUMN). Dalam paparannya, Dony juga melontarkan sindiran keras kepada pihak yang gemar mengkritik program pemerintah tanpa memahami tujuan besarnya.
“Kita adalah bagian dari pemerintah, dan harus mampu menjelaskan kenapa kebijakan itu diambil,” ujar Dony, Selasa (21/4/2026) dalam sebuah acara di Jakarta.
Menurutnya, terlalu banyak pihak yang sibuk menilai program dari permukaan, namun enggan memahami alasan mendasar di balik setiap kebijakan yang dijalankan pemerintah.
Prabowo Ubah Pertumbuhan Semu Jadi Nyata
Dony menjelaskan Presiden Prabowo ingin mengubah pola artificial economic growth menjadi fundamental economic growth. Ia menilai pertumbuhan ekonomi selama ini tampak baik secara angka, tetapi manfaatnya belum dirasakan merata oleh rakyat.
Kemiskinan, kata dia, masih tinggi, kelas menengah melemah, dan ketimpangan ekonomi masih melebar.
“Kita tumbuh, tapi pertumbuhan itu tidak nyata. Dinikmati kelompok tertentu saja. Itu artificial,” tegasnya.
Karena itu, pemerintah ingin membangun pertumbuhan ekonomi dari bawah, berbasis pemerataan, keberpihakan, dan kesejahteraan rakyat luas.
Ketahanan Pangan dan Jawaban untuk Para Peragu
Pilar pertama adalah ketahanan pangan. Pemerintah mendorong swasembada melalui pencetakan sawah baru, pembangunan irigasi, perlindungan lahan pertanian, serta penguatan cadangan pangan nasional.
Dony menyinggung pihak yang meragukan target swasembada pangan dan menyebutnya mustahil.
“Kita sering dengar swasembada itu bohong, tidak mungkin. Barangnya ada di tempat saya. Gudang kita bahkan masih kurang dan masih menyewa,” ujarnya.
Ia menambahkan pemerintah juga menurunkan harga pupuk melalui perubahan model bisnis dan distribusi agar petani tidak terus dibebani biaya tinggi.
“Hari ini harga pupuk turun karena sistemnya kita ubah. Jangan langsung mengkritik kalau belum paham persoalannya,” katanya.
Koperasi Merah Putih Putus Rantai Tengkulak
Selain produksi pangan, pemerintah juga menyiapkan Koperasi Merah Putih sebagai penggerak ekonomi desa.
Menurut Dony, koperasi itu akan menjadi pembeli hasil tani, memutus mata rantai tengkulak dan rentenir, menyalurkan kredit kecil, hingga mendorong digitalisasi ekonomi masyarakat desa.
“Koperasi dibangun di setiap desa karena ada manfaat nyata dan tujuan besar di belakangnya,” ujarnya.
Ia menegaskan kebijakan itu dibuat agar dana desa lebih produktif dan langsung berdampak pada kesejahteraan rakyat.
Ketahanan Energi Tak Bisa Hanya Hitung Untung-Rugi
Pilar kedua adalah ketahanan energi. Pemerintah mendorong hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME), pengembangan biofuel, pembangunan jaringan gas rumah tangga, storage energi, dan penguatan kilang nasional.
Menurut Dony, kebijakan energi tidak bisa semata diukur dari sisi komersial.
“Kita tidak boleh lagi tergantung impor. Jangan semua dihitung untung-rugi bisnis. Ada kepentingan negara di sana,” tegasnya.
Ia menilai ketahanan energi merupakan syarat penting bagi negara yang ingin berdiri mandiri di tengah gejolak global.
Negara Siapkan Protein Murah untuk Rakyat
Dony juga mengungkap pemerintah tengah mendorong penguatan sektor protein nasional melalui pembangunan peternakan ayam dan kapal tangkap ikan.
Ia menyebut distribusi industri ayam saat ini dikuasai segelintir pihak, sehingga negara perlu hadir menjaga harga tetap stabil dan terjangkau.
“Kita ingin intervensi agar harga stabil dan rakyat terlindungi,” katanya.
MBG dan Sekolah Rakyat untuk Masa Depan
Pilar ketiga adalah ketahanan sumber daya manusia. Dony menegaskan Indonesia tidak akan maju bila stunting masih tinggi dan anak-anak miskin sulit mengakses pendidikan.
Karena itu, pemerintah menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta memperluas akses pendidikan lewat Sekolah Rakyat dan sekolah unggulan.
“MBG itu bukan sekadar memberi makan. Ini investasi untuk menciptakan generasi sehat, pintar, dan kuat,” ujarnya.
Ia juga menyayangkan narasi yang menuding program itu sekadar pemborosan anggaran.
“Yang dilihat jangan hanya biayanya. Lihat masa depan anak-anak Indonesia,” katanya.
Pegawai BUMN Harus Satu Frekuensi
Di akhir paparannya, Dony menegaskan seluruh insan BUMN harus memahami arah kebijakan Presiden Prabowo dan tidak berdiri di luar barisan pemerintah.
Menurutnya, perusahaan milik negara harus menjadi motor pembangunan nasional, bukan justru ikut memperlemah kepercayaan publik.
“Kita insan BUMN adalah bagian dari Pemerintah. Jika merasa tidak bagian dari pemerintah, sebaiknya mundur,” tutup Dony. (***)
