Padang, – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumbar mendesak KONI Pusat segera menunjuk karateker Ketua KONI Sumbar.
Kadispora Sumbar, Maifrizon, menyampaikan hal itu dalam surat resmi bernomor 800/3051/sek/Dispora/2025 tertanggal 28 Juli 2025.
Ia menilai dinamika internal KONI Sumbar telah menghambat kemajuan olahraga daerah.
Salah satu masalah utama yakni dana Rp1,8 miliar yang telah dicairkan pada Maret 2025.
Dana itu seharusnya digunakan untuk Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov), rapat kerja, dan kegiatan lain.
Namun, hingga akhir masa jabatan pada Mei 2025, Musorprov belum terlaksana.
Dispora meminta laporan penggunaan dana tersebut.
Sayangnya, jawaban pengurus KONI dinilai tidak memadai dan cenderung mengada-ada.
Karena itu, Dispora menolak permintaan tambahan anggaran.
“Anggaran Rp1,8 miliar itu termasuk untuk Musorprov. Jadi tidak mungkin ada dua kali pos untuk satu kegiatan,” tegas Maifrizon.
Selain itu, ia menyinggung soal perpanjangan SK pengurus KONI Sumbar.
Semula disepakati hanya sebulan, tetapi kenyataannya diperpanjang enam bulan.
Hal ini dianggap melanggar komitmen awal.
Situasi ini memicu aksi pengembokan kantor KONI oleh Forum Pejuang Olahraga Sumbar.
Aksi itu berlangsung damai sebagai bentuk tekanan moral.
Koordinator Forum, Arfan Rusda, menyebut pengembokan dilakukan karena ajakan dialog tidak ditanggapi.
“Kami hanya ingin selamatkan olahraga Sumbar,” ujarnya.
Mantan pengurus KONI Sumbar, Reri Tanjung, menyoroti SK perpanjangan yang dinilai tidak berdasar hukum.
“Perpanjangan jabatan hanya untuk kondisi darurat, bukan alasan administratif,” ucapnya.
Reri juga mendukung langkah Dispora untuk menjaga netralitas birokrasi.
“Ini langkah maju untuk mengembalikan integritas organisasi,” tambahnya.
Forum Pejuang Olahraga Sumbar menegaskan bahwa aksi mereka murni demi olahraga.
“Kami hanya ingin prestasi dan pembinaan kembali ke jalur yang benar,” tutup Septri. (***)
