Jakarta, Kliksumbar – Anggota DPR RI Fraksi PKS, Rahmat Saleh, menyatakan kesiapan mendorong Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ia mengaku mulai menjalin komunikasi dengan sejumlah anggota DPR lintas fraksi. Langkah tersebut bertujuan menjajaki dukungan terhadap penggunaan hak konstitusional parlemen.
Pernyataan itu disampaikan Rahmat dalam diskusi publik GEMA Keadilan, Senin (9/11/2026). Diskusi tersebut mengangkat tema “Pemakzulan Gibran: Aspirasi Rakyat atau Konstitusi yang Diuji” di Jakarta.
Rahmat juga menjabat sebagai Ketua Umum GEMA Keadilan. Ia menilai polemik persyaratan pendidikan Gibran berkaitan dengan meritokrasi dan keadilan hukum.
Menurutnya, persoalan tersebut juga menyangkut kepercayaan generasi muda terhadap kesempatan meraih prestasi.
Rahmat Soroti Kekhawatiran Generasi Muda
Rahmat menilai persepsi perlakuan istimewa terhadap anak penguasa dapat memengaruhi optimisme anak muda.
Ia mengkhawatirkan persepsi tersebut mengikis semangat generasi muda dalam menempuh pendidikan.
“Ini memperkuat kekhawatiran anak muda yang menganggap bahwa proses ini ada privilege yang diberikan kepada seseorang, yang mohon maaf, anak muda memandang itu adalah nepo baby. Adanya jalan tol yang diberikan kepada seseorang yang menyebabkan orang tersebut mendapatkan sesuatu. Ini menjadikan anak muda semakin waswas dan khawatir,” ujar Rahmat.
Karena itu, ia meminta penyelesaian polemik melalui proses hukum yang jelas dan adil.
Rahmat mengingatkan dampak persoalan tersebut terhadap kepercayaan anak muda. Menurutnya, generasi muda membutuhkan kesempatan berkompetisi secara sehat.
Komunikasi Lintas Fraksi Mulai Dibangun
Terkait langkah di parlemen, Rahmat menyebut HMP membutuhkan dukungan anggota DPR. Ia mengaku telah menjajaki komunikasi dengan sejumlah legislator lintas fraksi.
“Saya secara informal sudah melakukan komunikasi dengan beberapa kawan-kawan antar-fraksi, bukan hanya Fraksi PKS. Saya optimis akan banyak teman-teman yang punya niat yang sama. Dari komunikasi yang didapat, tidak ada satu pun fraksi yang keberatan,” ujarnya.
Namun, komunikasi tersebut masih berlangsung secara informal. Rahmat belum menyebut adanya pengajuan resmi melalui mekanisme DPR.
Penentuan waktu dan dukungan anggota parlemen menjadi pertimbangan berikutnya. Ia ingin menyamakan pandangan sebelum membawa usulan tersebut ke tahap resmi.
Putusan MA Menjadi Latar Belakang Polemik
Wacana HMP berkembang setelah Mahkamah Agung mengeluarkan putusan perkara Nomor 742 K/TUN/2026.
Putusan tersebut berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. MA mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah.
Putusan itu menjadi perkembangan penting dalam polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden. Namun, proses politik dan konstitusional tetap memiliki mekanisme tersendiri.
Rahmat juga menilai pengunduran diri secara sukarela dapat menjadi pilihan. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjaga kehormatan lembaga kepresidenan.
Jika opsi itu tidak ditempuh, ia mendorong DPR mempertimbangkan penggunaan HMP. Ia menilai pembentukan hak angket tidak lagi diperlukan karena persoalan tersebut telah melalui proses peradilan.
Meski demikian, penggunaan HMP tetap harus mengikuti ketentuan konstitusi. Proses tersebut tidak serta-merta menjadikan seorang pejabat langsung kehilangan jabatannya. (***)
