Padang Pariaman, Kliksumbar – Menteri Pertanian RI, Amran Sulaiman, menegaskan kritik keras terhadap lambannya realisasi bantuan sektor pertanian di Sumatera Barat, meski anggaran ratusan miliar rupiah telah dikucurkan pemerintah pusat sejak Januari 2026.
Sorotan itu disampaikan Amran saat meninjau kawasan terdampak banjir bandang di Pasie Laweh, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Senin (14/4/2026).
Di tengah kerusakan ribuan hektare lahan pertanian akibat bencana, Amran mengungkapkan bahwa dana pemulihan sebenarnya sudah tersedia di daerah. Namun, hingga pertengahan April, penyalurannya dinilai masih berjalan lambat.
“Sejak awal bencana kami langsung turun. Bantuan dari Kementerian Pertanian bersama mitra mencapai Rp75 miliar, kemudian bantuan beras kurang lebih Rp1 triliun untuk tiga provinsi terdampak,” ujar Amran.
Untuk Sumatera Barat, pemerintah pusat telah mengalokasikan Rp455 miliar bagi sektor pertanian. Selain itu, tersedia tambahan sekitar Rp500 miliar untuk sektor perkebunan.
Nilai bantuan tersebut menjadi salah satu paket pemulihan terbesar pascabencana di daerah.
Meski demikian, besarnya anggaran belum diikuti percepatan realisasi di lapangan. Amran menilai persoalan utama masih berada pada penyelesaian data administrasi di tingkat pemerintah daerah.
“Anggarannya sudah ada sejak Januari di provinsi. Kami minta provinsi dan kabupaten segera menyelesaikan data agar bantuan bisa segera disalurkan,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa keterlambatan ini tidak boleh terus berlanjut, mengingat para petani membutuhkan kepastian agar dapat kembali menanam dan memulihkan mata pencaharian mereka.
Amran juga memastikan seluruh biaya rehabilitasi lahan pertanian terdampak, termasuk sekitar 7.000 hektare lahan rusak, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
Dengan demikian, menurutnya, tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk menunda proses percepatan pemulihan.
Ia menilai hambatan yang terjadi saat ini lebih banyak dipengaruhi proses penyesuaian birokrasi di daerah. Namun, persoalan tersebut diminta segera dituntaskan.
“Kami sudah cairkan sejak Januari. Tadi sudah ada komitmen, dalam satu bulan ini harus selesai,” kata Amran.
Pemerintah pusat pun mendesak percepatan koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah provinsi serta kabupaten agar bantuan yang telah tersedia tidak kembali tertahan, sementara petani masih terus menanggung dampak bencana. (***)
