Padang, Kliksumbar – Kepastian status dan kesejahteraan guru honorer kategori R4 dan R5 menjadi perhatian DPRD Sumatera Barat. Persoalan tersebut mengemuka dalam audiensi Forum Komunikasi Guru Honorer R4 dan R5 SMA/SMK/SLB Sumbar, Kamis (5/11/2026).
Pertemuan berlangsung di Ruang Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumbar. Para guru menyampaikan langsung berbagai persoalan yang berkaitan dengan status dan masa depan pekerjaan mereka.
Aspirasi tersebut diterima Ketua Komisi II DPRD Sumbar, Khairuddin Simanjuntak. Sekretaris Komisi V DPRD Sumbar, Mario Syah Johan, turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Audiensi ini menjadi kesempatan bagi para tenaga pendidik untuk menyuarakan persoalan yang selama ini mereka hadapi. Mereka berharap DPRD dapat mengawal aspirasi tersebut hingga memperoleh tindak lanjut.
Guru Honorer Menanti Kepastian Status dan Kesejahteraan
Bagi guru honorer R4 dan R5, kepastian status memiliki arti penting bagi keberlangsungan pekerjaan. Persoalan ini juga berkaitan dengan penghasilan dan perlindungan dalam menjalankan tugas pendidikan.
Selama ini, para guru telah menjalankan tanggung jawab mendidik generasi muda. Namun, ketidakpastian status masih menjadi persoalan yang membayangi masa depan mereka.
Karena itu, para guru membutuhkan perhatian serius dari pemerintah dan para pemangku kebijakan. Mereka menginginkan kejelasan mengenai posisi serta keberlanjutan pekerjaan di lingkungan pendidikan Sumatera Barat.
Aspirasi tersebut juga mencerminkan persoalan yang lebih luas dalam pengelolaan tenaga pendidik. Pemerintah perlu memperhatikan keberadaan guru honorer sebagai bagian penting penyelenggaraan pendidikan.
Kepastian status dan kesejahteraan menjadi dua hal yang saling berkaitan. Keduanya berpengaruh terhadap rasa aman tenaga pendidik ketika menjalankan tanggung jawab profesional.
DPRD Sumbar Didorong Kawal Aspirasi Guru
Khairuddin Simanjuntak bersama Mario Syah Johan menerima langsung aspirasi Forum Komunikasi Guru Honorer R4 dan R5 tersebut.
Kehadiran kedua anggota DPRD itu membuka ruang komunikasi antara tenaga pendidik dan lembaga legislatif. Melalui audiensi tersebut, para guru dapat menyampaikan persoalan secara langsung kepada wakil rakyat.
Selanjutnya, aspirasi yang masuk diharapkan menjadi bahan perjuangan DPRD Sumbar. Persoalan ini membutuhkan perhatian dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
DPRD memiliki peran penting dalam menyerap aspirasi masyarakat. Termasuk memperjuangkan kepentingan tenaga pendidik yang membutuhkan kepastian dalam menjalankan profesinya.
Namun, perjuangan tersebut membutuhkan tindak lanjut yang konkret. Komunikasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan instansi terkait menjadi bagian penting pencarian solusi.
Para guru tentu berharap pertemuan tersebut tidak berhenti pada penyampaian aspirasi. Mereka membutuhkan perkembangan yang jelas mengenai langkah penyelesaian persoalan R4 dan R5.
Persoalan ini juga menjadi pengingat bahwa pembangunan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan fasilitas dan kurikulum. Kualitas pendidikan membutuhkan tenaga pendidik yang memperoleh perhatian dan perlindungan memadai.
Guru memegang peran penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Karena itu, kepastian status dan kesejahteraan mereka perlu menjadi perhatian bersama.
Kini, para guru honorer R4 dan R5 Sumbar menunggu tindak lanjut dari aspirasi yang telah mereka sampaikan. Mereka berharap DPRD Sumbar terus mengawal persoalan tersebut bersama pemerintah dan pihak terkait.
Sebab, memperjuangkan kepastian masa depan guru merupakan bagian dari upaya memperkuat pendidikan Sumatera Barat. (***)
