Padang, Kliksumbar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat menggelar rapat paripurna di Padang, Senin, 11 Mei 2026. Rapat membahas tanggapan gubernur terhadap sejumlah rancangan peraturan daerah strategis.
Selain itu, seluruh fraksi DPRD Sumbar juga menyampaikan kritik terkait infrastruktur jalan. Mereka menyoroti tingginya kerusakan jalan hingga lemahnya pengawasan kendaraan ODOL.
Rapat berlangsung di ruang sidang utama DPRD Sumbar. Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, memimpin langsung sidang tersebut.
Ia didampingi Wakil Ketua DPRD Sumbar, Iqra Chissa dan Nanda Satria. Gubernur Sumbar, Mahyeldi, turut hadir bersama jajaran OPD dan Forkopimda.
Pertumbuhan Ekonomi Sumbar Naik
Dalam sambutannya, Muhidi mengapresiasi capaian ekonomi Sumbar pada triwulan pertama 2026. Berdasarkan data BPS, ekonomi Sumbar tumbuh 5,07 persen.
Menurutnya, angka tersebut menunjukkan pembangunan daerah bergerak positif. Meski demikian, Sumbar masih menghadapi tantangan global dan pemulihan pascabencana.
“Kami memandang capaian ini menjadi modal strategis meningkatkan investasi dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Muhidi.
Ia menilai pertumbuhan ekonomi lahir dari kerja sama pemerintah daerah, DPRD, pelaku usaha, dan masyarakat.
Selain itu, Muhidi menegaskan pertumbuhan ekonomi harus diikuti pemerataan pembangunan. Infrastruktur jalan menjadi salah satu perhatian utama DPRD Sumbar.
Fraksi Soroti Jalan Rusak
Fraksi PDI Perjuangan-PKB menyoroti pemerataan pembangunan hingga Mentawai. Fraksi juga meminta peningkatan anggaran infrastruktur jalan.
Selain itu, fraksi tersebut menilai kendaraan ODOL mempercepat kerusakan jalan provinsi.
Fraksi NasDem menyoroti lemahnya pengawasan kendaraan bertonase berlebih. Mereka juga meminta percepatan pembangunan jalan vital kawasan Sicincin.
Sementara itu, Fraksi Golkar menilai lemahnya penegakan aturan ODOL menjadi persoalan utama. Golkar juga menyoroti minimnya penerangan jalan dan rambu keselamatan.
Fraksi PKS menegaskan jalan merupakan urat nadi ekonomi masyarakat. PKS meminta penguatan mitigasi bencana dan pengawasan ruang milik jalan.
Kemudian, Fraksi Gerindra meminta audit jalan serta digitalisasi data infrastruktur. Gerindra juga mendorong kontribusi perusahaan pengguna jalan.
Fraksi PPP turut menyoroti akses jalan menuju kawasan wisata Sawahlunto. PPP meminta pemerintah mempercepat pembentukan badan pengelola kawasan WTBOS.
Gubernur Respons Ranperda Strategis
Gubernur Sumbar, Mahyeldi, menyatakan sektor pendidikan dan pertanian menjadi prioritas pembangunan daerah.
Menurutnya, seluruh ranperda harus selaras dengan regulasi nasional dan kebutuhan masyarakat.
Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya penguatan data dan harmonisasi aturan. Selain itu, implementasi regulasi harus berjalan efektif di lapangan.
Mahyeldi berharap seluruh pembahasan ranperda menghasilkan kebijakan yang implementatif dan tidak tumpang tindih.
Rapat paripurna kemudian ditutup dengan harapan lahirnya kebijakan yang memperkuat infrastruktur, pendidikan, dan pertanian Sumbar secara berkelanjutan. (***)
