Jakarta – Kelangkaan LPG 3 kg kembali menghantui masyarakat, terutama di Jakarta dan berbagai daerah lainnya.
Dalam beberapa minggu terakhir, banyak warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan gas bersubsidi ini.
Situasi ini pun memicu reaksi keras dari Anggota DPR RI Komisi XII, Hj. Nevi Zuairina.
Ia menegaskan bahwa masalah ini bukan sekadar ketidakseimbangan pasokan, melainkan bukti kelemahan dalam sistem distribusi dan kebijakan subsidi energi.
Menurutnya, pemerintah tidak bisa terus membantah, tetapi harus segera mengambil tindakan nyata.
Kelangkaan LPG 3 kg berdampak langsung pada masyarakat kecil, khususnya rumah tangga berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro.
Mereka terpaksa membeli gas dari pengecer dengan harga jauh lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Kesulitan mendapatkan LPG membuat mereka harus mencari alternatif yang lebih mahal, sehingga beban ekonomi semakin berat,” ujar Nevi.
Banyak usaha mikro, seperti pedagang dan warung makan, yang terpaksa mengurangi operasional karena mahalnya harga gas.
Nevi mengungkapkan bahwa salah satu penyebab utama kelangkaan LPG adalah penurunan kuota subsidi tahun 2025.
Data menunjukkan bahwa pada tahun 2024, distribusi LPG 3 kg mencapai 414.134 metrik ton, sementara kuota tahun ini hanya 407.555 metrik ton.
Meski pemerintah mengklaim adanya kenaikan kuota dalam APBN 2025 sebesar 8,17 juta metrik ton, naik 2,1% dibanding tahun lalu.
Realisasi penyaluran tersebut masih lebih rendah dibandingkan penyaluran sebelumnya.
“Dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan kebutuhan energi yang terus meningkat, kebijakan ini berisiko memperburuk kelangkaan di banyak daerah,” tegas Nevi.
Selain kuota yang terbatas, sistem distribusi yang belum optimal juga menjadi penyebab utama permasalahan ini.
Hingga saat ini, jumlah pangkalan resmi Pertamina di seluruh Indonesia mencapai sekitar 259.226 unit, namun akses masyarakat terhadap pangkalan ini masih terbatas.
Nevi mendapatkan laporan bahwa banyak warga kesulitan membeli langsung di pangkalan karena stok cepat habis.
Melihat kondisi ini, Nevi mendesak pemerintah dan Pertamina untuk segera memastikan pasokan LPG 3 kg cukup bagi rumah tangga kecil dan usaha mikro.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap distribusi guna mencegah penyalahgunaan dan penimbunan yang dapat memperparah situasi.
“Saya menekankan bahwa pemerintah harus segera turun tangan sebelum dampaknya semakin meluas,” kata Nevi.
Kelangkaan LPG ini menjadi ujian bagi pemerintah dalam mengelola kebijakan subsidi energi secara adil dan tepat sasaran.
“Pemerintah tidak boleh membiarkan masalah ini berlarut-larut dan harus segera mengambil langkah tegas untuk menjamin kestabilan pasokan energi bagi rakyat kecil,” tutup Nevi Zuairina.
