Solok, Kliksumbar — Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Golkar, Zigo Rolanda, mendorong pembangunan nagari di Sumatera Barat berbasis data dan kajian akademik. Ia menggandeng Universitas Negeri Padang (UNP) melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) agar setiap usulan pembangunan memiliki dasar yang kuat dan lebih mudah diperjuangkan di pemerintah pusat.
Zigo menyampaikan hal itu saat Reses Perseorangan Masa Sidang V Tahun Anggaran 2026/2027 di Jorong Ujuang Ladang, Nagari Koto Sani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Selasa (4/8/2026).
Menurutnya, beberapa pekan lalu ia bersama Rektor UNP melepas sekitar 5.200 mahasiswa KKN yang ditempatkan di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Mahasiswa tersebut bertugas hingga tingkat nagari dan jorong untuk memetakan kebutuhan masyarakat secara langsung.
“Kami bersama Rektor UNP melepas lebih kurang 5.200 mahasiswa KKN. Mereka melihat langsung kebutuhan masyarakat di lapangan,” kata Zigo.
Hasil Kajian Jadi Dasar Usulan
Zigo menjelaskan, hasil pengamatan mahasiswa tidak berhenti sebagai laporan akademik. Temuan lapangan akan dipadukan dengan aspirasi masyarakat sehingga menjadi dasar penyusunan program pembangunan.
Menurutnya, pendekatan tersebut membuat setiap usulan memiliki data yang lengkap sekaligus kajian ilmiah. Kondisi itu meningkatkan peluang program memperoleh dukungan dari kementerian dan lembaga mitra Komisi V DPR RI.
“Usulan dari nagari harus didukung kajian akademik agar semakin kuat saat diperjuangkan di kementerian,” ujarnya.
Ia menambahkan, Komisi V DPR RI bermitra dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Transmigrasi, BMKG, serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Karena itu, setiap usulan membutuhkan data yang akurat dan dokumen yang lengkap.
Percepat Pembangunan Pascabencana
Selain memperkuat perencanaan, Zigo memastikan pemerintah tetap mempercepat pembangunan pascabencana di Sumatera Barat. Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp17,8 triliun melalui Kementerian Pekerjaan Umum hingga 2029.
Ia menyebut Kabupaten Solok telah masuk tahap pertama rehabilitasi sungai, meliputi Batang Lembang, Batang Gawan, Batang Sumani, dan Batang Peninggahan.
Menurut Zigo, rehabilitasi Batang Lembang dan Batang Gawan tahun ini memperoleh anggaran sekitar Rp85 miliar hingga Rp95 miliar. Seluruh pekerjaan telah memasuki tahap kontrak dan berlangsung selama dua tahun anggaran.
“Komitmen itu datang dari Bapak Presiden. Kami di DPR RI mengawal agar seluruh program berjalan sesuai rencana,” katanya.
Sanimas dan BSPS Jadi Perhatian
Dalam rangkaian reses, Zigo juga bertemu masyarakat penerima Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas). Ia mendengarkan aspirasi warga sekaligus mengevaluasi manfaat program sebagai bahan penyusunan kebijakan berikutnya.
Selain itu, ia meminta pemerintah daerah dan pemerintah nagari menyiapkan seluruh dokumen administrasi, termasuk Detail Engineering Design (DED), dokumen teknis, pembebasan lahan, serta persyaratan lainnya sebelum pengajuan dibuka.
Untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Zigo mengatakan Kabupaten Solok memperoleh sekitar 584 unit tahun ini. Ia menegaskan seluruh calon penerima akan melalui proses verifikasi ketat agar bantuan tepat sasaran.
“Kalau ada persyaratan yang tidak lengkap atau status rumah bermasalah, usulannya tidak akan diproses,” tegasnya.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Solok, Kapolsek, Wali Nagari Koto Sani, anggota DPRD Kabupaten Solok Fraksi Golkar, Ketua BPRN, perwakilan BPPW Sumbar, BPJN Sumbar, BWS Sumatera V, Forkopimcam, mahasiswa KKN UNP, serta masyarakat Nagari Koto Sani. (***)
