Jakarta, Kliksumbar – Ketimpangan distribusi program pangan kembali menjadi perhatian serius Komisi IV DPR RI.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) oleh ID Food agar kebijakan pangan berjalan adil dan tepat sasaran.
Alex menyampaikan hal tersebut saat rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Direktur Utama Perum Bulog, serta jajaran ID Food, Selasa (3/2/2026).
Dalam rapat itu, ia menyoroti minimnya titik GPM di daerah yang tengah menghadapi bencana.
“Tolong diperbanyak titik gerakan pangan murah. Karena ekonomi lagi sulit di sana. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat itu lagi menghadapi bencana,” ujar Alex.
Alex menjelaskan, ID Food saat ini menjalankan GPM di 420 titik secara nasional.
Namun, ia menilai alokasi di wilayah terdampak bencana masih sangat timpang.
Ia mencatat hanya terdapat dua titik GPM di Aceh, empat titik di Sumatera Utara, dan sembilan titik di Sumatera Barat.
Menurut Alex, jumlah tersebut tidak sebanding dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sedang terdampak musibah.
Ia menegaskan negara harus hadir lebih kuat melalui program pangan yang benar-benar meringankan beban warga.
Alex bahkan mendorong adanya gerakan pangan gratis di wilayah terdampak.
Namun, jika kebijakan tersebut belum memungkinkan, ia meminta pemerintah memperbanyak titik GPM agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia menambahkan, momentum Ramadan dan Lebaran berpotensi menekan daya beli masyarakat.
Selain itu, harga bahan pokok juga rawan mengalami kenaikan pada periode tersebut.
Selain menyoroti daerah bencana, Alex juga mempertanyakan ketimpangan alokasi GPM antarwilayah.
Ia menilai distribusi titik GPM belum mencerminkan kebutuhan riil masyarakat.
“Kalau gerakan pangan murah ini untuk menghadapi Ramadan dan Lebaran, kenapa titik di Jakarta itu jumlahnya 65, sedangkan di Jawa Tengah cuma 45? Padahal kita tahu, Pak, Jakarta ini H-7 sudah kosong,” tegasnya.
Alex menekankan, kebijakan pangan tidak boleh hanya berbasis angka perencanaan.
Pemerintah harus menyesuaikan distribusi dengan jumlah penduduk dan dinamika sosial ekonomi di setiap daerah.
Karena itu, ia meminta ID Food segera mengevaluasi distribusi GPM secara menyeluruh.
Ia berharap program tersebut benar-benar berfungsi sebagai bantalan ekonomi rakyat, khususnya bagi masyarakat di wilayah terdampak bencana. (***)
