Padang, Kliksumbar – Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono menyatakan partainya segera menentukan sikap politik terkait wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Isu tersebut kembali menguat setelah muncul pembahasan mekanisme pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan melalui DPRD.
Mardiono menyampaikan pernyataan itu usai membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) X PPP Sumatra Barat di Padang, Senin malam (2/2/2026).
“Kita telah menjalani kedua sistem tersebut, terbuka dan tertutup, dari pemilu ke pemilu. PPP akan mencermati secara komprehensif mana yang paling sesuai dengan kepentingan demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah,” kata Mardiono kepada wartawan.
PPP Siapkan Keputusan di Mukernas 11 Februari 2026
Mardiono menjelaskan PPP akan memutuskan sikap resmi terkait sistem pilkada dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang berlangsung pada 11 Februari 2026.
Selain itu, partai juga menyiapkan kajian untuk menilai dampak perubahan mekanisme pilkada terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Ia menegaskan PPP akan mempertimbangkan aspek konstitusional serta efektivitas tata kelola daerah.
Pada saat yang sama, PPP juga memperhitungkan dinamika politik nasional yang berkembang dalam beberapa bulan terakhir.
PPP Tegaskan Dukung Pemerintah Prabowo
Dalam kesempatan yang sama, Mardiono menegaskan PPP tetap berada dalam barisan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia juga menyoroti dukungan partainya terhadap agenda strategis nasional yang berjalan di tingkat pusat.
“PPP berada dalam barisan pemerintahan dan mendukung penuh agenda strategis nasional, khususnya di sektor ketahanan pangan yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo,” ujarnya.
Mardiono menambahkan dirinya kini mengemban amanah sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan. (***)
