Padang, Kliksumbar – Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Bukittinggi, Hardi Putra Wirman, menilai perbedaan afiliasi politik dalam satu keluarga pejabat publik mencerminkan lemahnya konsistensi politik elektoral di Indonesia.
Ia menyoroti langkah Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni yang resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia pada 31 Januari 2026.
Pada saat yang sama, istrinya Lisda Hendrajoni tetap bertahan sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem.
Menurut Hardi, kondisi tersebut menunjukkan dominasi pertimbangan politik jangka pendek dibandingkan kesinambungan sikap dan konsistensi ideologis.
“Fenomena ini memperlihatkan bahwa pilihan politik kerap didasarkan pada kalkulasi praktis dan kebutuhan posisi, bukan kesinambungan sikap atau garis perjuangan yang jelas. Praktik satu rumah dua bendera pilihan politik kini telah menjadi pola yang semakin sering muncul dalam kehidupan politik,” ujar Hardi Putra Wirman saat dihubungi awak media, Sabtu (7/2/2026).
Selain itu, Hardi menilai beredarnya surat terbuka dari Aliansi Masyarakat Peduli Pessel di berbagai platform media sosial semakin menegaskan keresahan publik terhadap praktik politik “satu atap dua bendera”.
Surat terbuka tersebut menilai perbedaan afiliasi politik dalam satu keluarga pejabat berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap loyalitas dan komitmen kader partai.
“Ketika kepala daerah dan anggota keluarga inti berada di jalur partai yang berbeda, kondisi ini bukan sekadar persoalan pribadi, melainkan mencerminkan dinamika politik yang lebih luas, di mana fleksibilitas afiliasi politik dianggap lumrah,” tambahnya.
Selanjutnya, Hardi menekankan pentingnya upaya berkelanjutan untuk memperkuat konsistensi dan kesinambungan sikap politik di kalangan elite maupun partai politik.
Menurutnya, tanpa penguatan tersebut, pola politik berbasis kepentingan situasional dan kalkulasi jangka pendek akan terus berulang, termasuk di Sumatera Barat yang selama ini dikenal menjunjung nilai adat, integritas, dan keteladanan publik.
Kasus “satu rumah dua bendera” ini pun memicu perbincangan luas di tengah masyarakat Pesisir Selatan dan Sumatera Barat.
Perdebatan menguat setelah surat terbuka tersebut viral sejak awal Februari 2026 dan memunculkan tuntutan agar Lisda Hendrajoni mundur dari Partai NasDem. (***)
