Padang Pariaman, Kliksumbar – Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Sumatera Barat untuk mengecek langsung progres pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak banjir bandang, Kamis (22/1/2026). Agenda diawali dengan peninjauan Huntara Danantara di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade.
Rombongan Komisi VI DPR RI terdiri dari anggota lintas fraksi, antara lain Gani Toto, K.H. Ahmad Labib, Nurwayah, Kawendra Lukistian, Iskandar, Nevi Zuairina, dan Syarifah Suraidah. Kunjungan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy, Bupati Padang Pariaman John Kennedy Azis, perwakilan BUMN, serta pihak pelaksana proyek.
Project Manager PT Nindya Karya, Syafriwal, menyampaikan bahwa pembangunan huntara merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto agar negara bergerak cepat menyediakan hunian layak bagi korban bencana. Proyek tersebut dikerjakan PT Nindya Karya dengan dukungan sejumlah BUMN, seperti Semen Indonesia Group (SIG), MIND ID, Pegadaian, dan Pertamina, serta didukung PLN dan Telkom untuk kebutuhan listrik dan jaringan komunikasi.
Di lokasi Batang Anai, sebanyak 40 unit huntara telah dibangun dengan progres mencapai 90 persen. Pengerjaan dilakukan dalam waktu delapan hari kerja dan ditargetkan selesai pada 24 Januari 2026. Selain Padang Pariaman, pembangunan huntara juga berlangsung di Kabupaten Agam dan Tanah Datar.
Untuk Kabupaten Agam, pembangunan dilakukan di dua titik. Di Linggai Duo Koto dibangun 20 unit dengan progres sekitar 70 persen, sementara di Bancah tengah dikerjakan 35 unit dengan progres awal sekitar 15 persen. Adapun di Kabupaten Tanah Datar, pembangunan 28 unit huntara di kawasan Malalo telah mencapai progres 60 persen.
Bupati Padang Pariaman John Kennedy Azis mengapresiasi kinerja Nindya Karya dan BUMN pendukung yang dinilainya bekerja melampaui target.
“Terima kasih Pak Andre Rosiade, terima kasih Danantara dan Nindya Karya. Ini di luar ekspektasi kami. Kami perkirakan selesai dua minggu, ternyata delapan hari sudah hampir rampung, bahkan dilengkapi fasilitas mini soccer, balai pertemuan, dan playground,” ujarnya.
Andre Rosiade menegaskan bahwa kunjungan ini bertujuan memastikan instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait penyediaan hunian layak bagi korban bencana benar-benar terlaksana. Ia menilai kecepatan pembangunan di Batang Anai menjadi bukti transformasi dan kinerja nyata BUMN.
“Dalam delapan hari kerja progres sudah 90 persen. Ini menunjukkan BUMN hadir dan bekerja efektif untuk rakyat,” kata Andre, yang juga menyerahkan 100 paket sembako kepada warga setempat.
Menurut Andre, pembangunan huntara tidak hanya sekadar menyediakan tempat tinggal sementara, tetapi juga memperhatikan aspek kenyamanan dan sosial warga melalui fasilitas pendukung. Ia menambahkan, Komisi VI DPR RI akan terus mengawal penyelesaian pembangunan huntara di Sumatera Barat.
“Berdasarkan data, masih dibutuhkan sekitar 500 unit huntara tambahan di Agam, Padang Pariaman, Tanah Datar, dan Kabupaten Lima Puluh Kota,” ujarnya.
Managing Director Danantara, Rohan Hafas, menyebutkan bahwa secara nasional Danantara bersama BUMN telah membangun 1.275 unit huntara di berbagai daerah terdampak bencana. Jumlah terbanyak berada di Aceh, khususnya Aceh Tamiang dengan 600 unit dalam satu kawasan.
“Untuk Sumatera Barat, pembangunan akan dilanjutkan sesuai kebutuhan terbaru, termasuk mulai membahas rencana hunian tetap ke depan,” katanya.
Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, juga mengapresiasi proyek tersebut. Menurutnya, pembangunan huntara bukan hanya soal fisik bangunan, tetapi juga pemulihan harapan masyarakat pascabencana.
“Warga tidak hanya mendapatkan tempat tinggal sementara, tetapi juga ruang untuk bersosialisasi dan memulihkan diri,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy menilai sinergi antara pemerintah pusat, DPR RI, BUMN, dan pemerintah daerah menjadi kunci percepatan pemulihan pascabencana. Ia berharap pembangunan huntara di Agam dan Tanah Datar dapat segera rampung dengan kualitas yang sama.
Kunjungan Komisi VI DPR RI ini menegaskan komitmen pengawasan parlemen terhadap percepatan pemulihan pascabencana di Sumatera Barat, sekaligus menjadi bukti kolaborasi negara melalui BUMN dalam menghadirkan hunian yang cepat, layak, dan manusiawi bagi masyarakat terdampak. (***)
