Mentawai, – Bawaslu Sumatera Barat bersama Komisi Informasi Sumbar menggelar kunjungan kerja ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Selasa (16/09).
Kegiatan ini bertujuan memperkuat pengelolaan data, pelayanan informasi publik, sekaligus persiapan presentasi E-Monev Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2025.
Kepala Sekretariat Bawaslu Sumbar, Rinaldi Aulia, menegaskan perlunya pembinaan keterbukaan informasi di seluruh kabupaten dan kota.
Menurutnya, Mentawai memerlukan perhatian khusus agar mampu meningkatkan kreativitas dan produktivitas dalam mengelola PPID.
“Ada beberapa hal yang harus didorong agar PPID Mentawai bisa produktif. Tidak hanya operator, pimpinan juga wajib menindaklanjuti arahan dari Komisi Informasi,” ujar Rinaldi.
Ia juga mengapresiasi kehadiran langsung Komisi Informasi Sumbar di Mentawai.
Menurutnya, langkah ini memberi motivasi sekaligus peluang besar bagi Bawaslu Mentawai untuk memperkuat tata kelola keterbukaan informasi.
Ketua Komisi Informasi Sumbar, Musfi Yendra, menilai Bawaslu Mentawai menunjukkan perkembangan signifikan.
Ia mencontohkan, jika pada 2023 Kabupaten Mentawai berada di posisi terbawah penilaian KIP, maka pada 2024 Bawaslu Mentawai berhasil naik menjadi cukup informatif.
“Capaian ini patut diapresiasi. Bahkan, Bawaslu Mentawai berpotensi menjadi ikon keterbukaan informasi publik. Transparansi, inovasi, dan konsistensi harus terus dijaga agar Bawaslu bisa jadi contoh bagi lembaga lain,” jelas Musfi.
Ia menambahkan, informasi publik bukan sekadar berita, tetapi juga terkait kebijakan dan keuangan sebagai bagian dari hak asasi manusia.
Bila seluruh Bawaslu kabupaten dan kota di Sumbar meraih predikat informatif, hal itu akan tercatat sebagai sejarah penting di tingkat nasional.
Melalui kunjungan ini, Bawaslu Sumbar bersama Komisi Informasi berharap penguatan kapasitas dan inovasi pelayanan informasi publik dapat terwujud di Mentawai.
Dengan demikian, keterbukaan informasi di seluruh Sumbar bisa terus meningkat secara berkelanjutan. (***)
