Jakarta, Kliksumbar – Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menyoroti serius kecelakaan kereta api di Bekasi Timur. Insiden tersebut melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan Commuter Line.
Zigo menilai kecelakaan itu menjadi alarm besar bagi sistem keselamatan perkeretaapian nasional. Ia menyebut banyak kelemahan mendasar masih terjadi dalam operasional kereta api Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan usai Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI bersama Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BNPB/Basarnas, Korlantas Polri, Ketua KNKT, Dirut PT KAI, dan Dirut PT KCI, Kamis (21/5/2026).
“Peristiwa ini menunjukkan persoalan keselamatan perkeretaapian sudah berada pada level serius dan kompleks,” ujar Zigo.
Kecelakaan Berawal dari Perlintasan Liar
Zigo menjelaskan kecelakaan bermula dari kendaraan mogok di perlintasan sebidang tidak resmi. Namun, gangguan awal itu berkembang menjadi kecelakaan besar.
Menurutnya, lemahnya integrasi sistem operasional dan komunikasi antarpengendali perjalanan memperparah situasi. Selain itu, kepadatan lintasan juga memperbesar risiko kecelakaan.
Ia menilai persoalan tersebut tidak hanya berasal dari faktor teknis perjalanan kereta. Sebaliknya, ada kelemahan berlapis dalam sistem operasi perkeretaapian nasional.
“Mulai dari pengaturan headway perjalanan, mixed operation KAJJ dan KRL, hingga sistem persinyalan,” katanya.
Selain itu, Zigo juga menyoroti lemahnya komunikasi pusat kendali. Ia menilai ketidakpatuhan terhadap GAPEKA turut memperbesar risiko kecelakaan.
Ribuan Kecelakaan Jadi Alarm Pemerintah
Zigo mengungkapkan data Kementerian Perhubungan mencatat 1.058 kecelakaan perlintasan sebidang selama tiga tahun terakhir. Total korban mencapai 955 orang.
Dari jumlah tersebut, sekitar 80 persen terjadi di perlintasan tidak terjaga. Kondisi itu menunjukkan pengawasan keselamatan masih lemah.
“Kondisi ini memperlihatkan keselamatan perlintasan sebidang masih menjadi tantangan besar,” ucapnya.
Ia meminta pemerintah memperkuat pengawasan lintas sektor secara menyeluruh dan berkelanjutan. Menurutnya, penanganan tidak bisa dilakukan secara parsial.
DPR Dorong Audit dan Flyover
Komisi V DPR RI mengapresiasi langkah cepat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan PT KAI. Pemerintah mulai melakukan pembatasan kecepatan kereta dan evaluasi sistem persinyalan.
Selain itu, audit keselamatan dan penutupan perlintasan liar juga mulai dilakukan. Pemerintah turut meningkatkan pengamanan di 1.638 titik prioritas.
Kemudian, pemerintah merencanakan pemasangan ATP/SKKO untuk memperkuat mitigasi keselamatan operasional kereta api nasional.
Meski demikian, Zigo menilai tantangan ke depan masih besar. Ia meminta peningkatan keselamatan tidak hanya fokus pada jalan nasional.
Menurutnya, pemerintah juga harus memperhatikan jalan provinsi dan kabupaten/kota. Sebab, sebagian besar perlintasan di daerah belum memiliki sistem pengamanan memadai.
“Diperlukan penguatan integrasi sistem operasi dan percepatan pembangunan flyover,” tutupnya. (***)
