Padang, Kliksumbar – Ketua Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Kota Padang, Yuliadi Chandra kembali mendesak Wali Kota Padang, Fadly Amran membubarkan Dubalang Kota.
Ia menilai keberadaan Dubalang Kota tidak memberi ketenangan bagi warga.
Sebaliknya, keberadaan mereka justru memicu keresahan baru di lingkungan masyarakat.
Chandra menyampaikan bahwa Dubalang Kota sering bertindak melebihi fungsi awalnya.
Ia menilai penggunaan rompi dan kendaraan dinas membuat mereka tampil seperti aparat resmi.
Kondisi itu, menurutnya, memicu ketegangan baru.
“Dengan rompi dan kendaraan dinas yang dibeli dari APBD Kota Padang, mereka tampil seperti aparat. Mereka bahkan seolah menuntut penghargaan lebih dari warga karena di-SK-kan oleh wali kota,” ujar Chandra.
Ia menjelaskan bahwa tujuan awal pembentukan Dubalang Kota adalah membantu warga.
Namun, ia menilai peran itu tidak berjalan.
Ketika terjadi tawuran, peran Dubalang Kota justru tidak terlihat.
“Ada kesan Satpol PP memanfaatkan Dubalang Kota untuk mengurangi tanggung jawab. Dubalang bergerak duluan, lalu Satpol PP hanya membackup di belakang,” jelas Chandra.
Ia juga mengungkap dua kasus yang melibatkan kekerasan oleh Dubalang Kota.
Kasus pertama adalah interogasi warga dengan kekerasan yang viral.
Kasus kedua adalah pengeroyokan pemilik kafe di Koto Tangah.
“Dari catatan kami, dua kasus itu menunjukkan tindakan yang melampaui kewenangan. Tidak ada alasan yang bisa membenarkan kekerasan oleh Dubalang Kota,” tegas Chandra.
Ia juga menyinggung aspek hukum yang mengatur penyalahgunaan wewenang.
Menurutnya, Pasal 421 KUHP jelas mengatur ancaman pidana bagi pejabat yang memaksa warga memakai kekuasaan jabatan.
Namun, ia menilai Dubalang Kota bukan pejabat negara.
Karena itu, ia menekankan perlunya tindakan terhadap Kasatpol PP sebagai penanggung jawab lembaga.
“Prilaku Dubalang Kota merupakan tanggung jawab Pol PP Padang. Jika Dubalang bermasalah, berarti pembinaan tidak berjalan,” tambahnya.
Chandra menilai perlunya evaluasi menyeluruh.
Ia menilai tidak ada transparansi terkait pembinaan Dubalang Kota.
Karena itu, ia meminta Wali Kota Padang mempertimbangkan pergantian Kasatpol PP.
“Jika Satpol PP tidak mampu membina Dubalang Kota, berhentikan saja Kasatpol PP-nya,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Dubalang Kota bertugas membantu pengamanan di tingkat kelurahan.
Mereka menerima gaji dari APBD melalui Satpol PP Padang.
“Jangan sampai Dubalang yang digaji dari pajak rakyat berubah menjadi preman berseragam. Mereka bekerja hanya menakut-nakuti masyarakat,” pungkas Chandra. (***)
