Jakarta, Kliksumbar – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade memperjuangkan dana rehabilitasi pascabencana untuk Sumatera Barat.
Ia mengawal anggaran senilai Rp1,207 triliun.
Dana itu difokuskan untuk perbaikan 20 ruas jalan provinsi terdampak bencana.
Andre menyampaikan perjuangan tersebut usai menerima surat resmi dari Gubernur Sumatera Barat.
Surat itu berisi permintaan dukungan pengawalan anggaran dari pemerintah pusat.
Pemerintah daerah menilai perbaikan jalan bersifat mendesak.
Andre menyebut dirinya datang langsung untuk membawa aspirasi daerah.
Ia menegaskan pengawalan tersebut menjadi tanggung jawab sebagai wakil rakyat.
“Hari ini, Jumat 19 Desember 2025, saya datang memperjuangkan surat Gubernur Sumatera Barat,” kata Andre.
“Pak Gubernur meminta saya mengawal 20 ruas jalan provinsi agar masuk dana rehabilitasi,” ujarnya.
Andre menjelaskan total kebutuhan anggaran mencapai Rp1.207.500.000.000.
Anggaran itu menyasar jalan rusak akibat bencana alam.
Kerusakan terjadi di berbagai wilayah provinsi.
“Ini tugas kami memastikan dana Rp1,2 triliun benar-benar kembali ke Sumatera Barat,” tambahnya.
“Dana itu harus memperbaiki jalan yang rusak akibat bencana,” jelas Andre.
Selanjutnya, Andre memaparkan sejumlah ruas jalan prioritas.
Ia menyebut kawasan Malalak, Manggopoh, dan Alahan Panjang.
Ia juga menyebut Bayang, Sasak, Tiku, serta Palembayan.
Andre menegaskan dirinya telah turun langsung ke lapangan.
Ia melakukan survei bersama Balai Jalan dan pihak terkait.
“Sebagian ruas sudah saya survei langsung bersama balai,” jelas Andre.
“Sisanya akan terus kami kawal sampai disetujui,” tambahnya.
Lebih lanjut, Andre mengungkapkan usulan tersebut telah disampaikan kepada Menteri PUPR.
Ia mengaku telah bertemu langsung dengan menteri terkait.
“Kami sudah bertemu Pak Menteri membahas usulan tersebut,” kata Andre.
“Ini bagian komitmen percepatan pemulihan pascabencana,” ujarnya.
Andre juga menyinggung arahan Presiden Prabowo Subianto.
Presiden meminta percepatan pembangunan daerah terdampak bencana.
Pemerintah menyiapkan anggaran besar untuk Aceh, Sumut, dan Sumbar.
“Presiden menegaskan kehadiran negara bukan seremoni,” jelas Andre.
“Presiden meminta eksekusi nyata di lapangan,” tambahnya.
Ia menyebut Sumatera Barat mendapat porsi signifikan.
Anggaran infrastruktur mencapai belasan triliun rupiah.
Sekitar Rp13,52 triliun dikelola Kementerian PUPR.
Andre menegaskan perjuangan ini masih tahap awal.
Ia memastikan pengawalan terus berjalan hingga realisasi.
“Ini bukan akhir perjalanan perjuangan,” ujar Andre.
“Ini awal pemulihan infrastruktur Sumatera Barat,” tutupnya. (***)
