Jakarta, Kliksumbar – Pemulihan Sumatera Barat (Sumbar) pascabencana menjadi perhatian serius DPR RI. Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Saleh menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan agenda pemulihan daerah tersebut, khususnya pada sektor pertanian yang terdampak bencana.
Penegasan itu disampaikan Rahmat saat pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (13/1/2026). Ia menyoroti kerusakan infrastruktur irigasi akibat bencana hidrometeorologi yang dinilai perlu segera ditangani.
Menurut Rahmat, irigasi memiliki peran strategis dan tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Kerusakan irigasi berdampak langsung terhadap ketahanan pangan, keberlanjutan ekonomi petani, hingga stabilitas pasokan komoditas nasional. Terlebih, Sumbar memiliki posisi penting sebagai daerah penyangga pangan.
“Kalau kita bicara pemulihan Sumbar pasca bencana, maka irigasi adalah pintu masuknya. Tanpa irigasi yang berfungsi, produktivitas petani akan terus turun dan efeknya berantai ke ekonomi daerah,” ujar Rahmat.
Ia mengungkapkan, berdasarkan inventarisasi awal, kebutuhan anggaran untuk pemulihan irigasi di Sumbar diperkirakan mencapai Rp2 triliun. Anggaran tersebut, kata Rahmat, akan diperjuangkan agar masuk dalam prioritas pembahasan di DPR RI.
“Saya di Komisi IV DPR RI akan mendorong agar pemulihan irigasi Sumbar masuk dalam prioritas pembahasan anggaran. Koordinasi lintas kementerian, khususnya dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum, menjadi kunci agar program pemulihan maksimal,” katanya.
Rahmat menambahkan, keberadaan irigasi yang andal sangat menentukan peran Sumbar dalam rantai pasok pangan nasional. Selama ini, Sumbar dikenal sebagai salah satu lumbung beras di wilayah barat Indonesia serta pemasok berbagai komoditas lainnya.
“Sumbar selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung beras di wilayah barat Indonesia, sekaligus pemasok berbagai komoditas lainnya, bahkan ke luar negeri,” jelasnya.
Selain itu, Rahmat menekankan pentingnya pelibatan pemerintah daerah dan kelompok tani dalam perencanaan pemulihan irigasi agar pembangunan tepat sasaran.
“Pendekatan top-down tanpa memahami kondisi lapangan dikhawatirkan menghasilkan pembangunan yang tidak sesuai kebutuhan,” sebutnya.
Ia juga menyampaikan bahwa pemulihan sektor pertanian pascabencana tidak hanya berfokus pada irigasi, tetapi harus mencakup perbaikan akses jalan produksi, ketersediaan benih, serta perlindungan terhadap risiko gagal panen.
“Komitmen kita jelas, pemulihan Sumbar tidak boleh setengah-setengah. Irigasi harus pulih, pertanian harus bangkit, dan ekonomi masyarakat harus kembali bergerak,” tutup Rahmat. (***)
