Padang, – Pemerintah Kota Padang terus mengoptimalkan program unggulan untuk mewujudkan pemerintahan yang berintegritas dan bebas pungli.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas serta transparansi pada setiap proses pengelolaan keuangan daerah.
Fadly menyampaikan hal itu saat menerima kunjungan Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Barat.
Pertemuan berlangsung dalam kegiatan Exit Meeting Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024, Rabu (14/5/2025), di Ruang Abu Bakar Jaar.
Dalam sambutannya, Fadly Amran mengapresiasi BPK RI yang telah melakukan audit.
Ia menilai pemeriksaan ini penting untuk memperkuat akuntabilitas dan tata kelola keuangan yang transparan.
“Program unggulan Padang Amanah sangat sejalan dengan tujuan audit ini. Hasilnya bisa menjadi masukan untuk perbaikan sistem,” ujar Fadly.
Selain itu, ia juga menegaskan bahwa jajarannya akan segera menindaklanjuti catatan dari BPK RI.
Menurutnya, evaluasi ini sangat bermanfaat dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Wakil Penanggung Jawab I BPK RI Sumbar, Nelson Humiras Halomoan Siregar, menyatakan bahwa pihaknya telah menyelesaikan audit laporan keuangan tahun 2024.
Nelson menyebut timnya akan menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berdasarkan tanggapan dari Pemko Padang.
“Kami merencanakan penyerahan LHP pada 23 Mei 2025,” jelas Nelson.
Nelson juga mengapresiasi Pemerintah Kota Padang karena menyediakan data dan dokumen yang diperlukan.
Lebih lanjut, Nelson berharap Pemko Padang segera menindaklanjuti seluruh hasil audit dan catatan yang disampaikan.
Pemko Padang menilai tindak lanjut tersebut penting untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas keuangan daerah secara menyeluruh.
Pemko Padang dan BPK RI berharap kolaborasi mereka mampu menciptakan sistem pemerintahan yang semakin baik.
Komitmen ini sekaligus memperkuat fondasi Kota Padang dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih dan bertanggung jawab. (***)
