Padang, Kliksumbar – Gelombang perpindahan kader Partai NasDem ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) semakin menguat pasca-Pemilu 2024.
Fenomena ini tidak lagi terbaca sebagai keputusan individual, melainkan sebagai pergeseran kekuatan politik yang berlangsung sistematis.
Masuknya Rusdi Masse Mappasessu (RMS), mantan Ketua DPW NasDem Sulawesi Selatan, ke PSI menjadi penanda paling jelas dari dinamika tersebut.
PSI secara resmi mengumumkan bergabungnya RMS dalam Rapat Kerja Nasional PSI di Makassar, Kamis (29/1/2026).
Sebelum RMS, sejumlah elite NasDem, termasuk Ahmad Ali, lebih dulu berpindah ke PSI dan menempati posisi strategis.
Rangkaian migrasi ini memperkuat dugaan adanya pola terencana, bukan sekadar kalkulasi elektoral jangka pendek.
Pakar politik sekaligus Direktur Eksekutif NSL Political Consultant and Strategic Campaign, Nasarudin Sili Luli, menilai fenomena ini sebagai eksodus elite yang sarat kepentingan strategis.
Ia menyebut proses tersebut sebagai operasi soft conquest dalam lanskap politik nasional.
“Ini bukan perang frontal, tetapi penyerapan perlahan atas energi politik, figur, dan jaringan kekuasaan. Intensitasnya halus, tapi dampaknya sangat serius bagi partai yang ditinggalkan,” ujar Nasarudin.
Dalam konteks ini, PSI tidak lagi tampil sebagai partai alternatif semata.
PSI menjelma sebagai kanal baru kekuasaan yang menawarkan kesinambungan politik pasca-Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Kedekatan simbolik PSI dengan Jokowi menjadi daya tarik utama bagi elite yang selama ini bertumpu pada akses kekuasaan.
Sementara itu, NasDem mulai menghadapi ancaman pengikisan daya tawar di level elite maupun elektoral.
Setelah mengambil posisi berseberangan dengan kekuasaan pada Pilpres 2024, NasDem mengalami pergeseran struktur peluang politik.
Kondisi tersebut, menurut Nasarudin, mendorong aktor rasional mencari kendaraan politik baru.
“Ketika pusat gravitasi kekuasaan bergeser, aktor rasional akan mencari kendaraan baru untuk mempertahankan pengaruh. PSI hadir tepat di momen itu,” jelasnya.
Migrasi kader ini juga mencerminkan pertarungan loyalitas di internal NasDem.
Di satu sisi terdapat kesetiaan pada figur partai, sementara di sisi lain terdapat tarikan kuat menuju pusat kekuasaan.
Fenomena ini menegaskan bahwa rivalitas NasDem dan PSI bukan pertarungan ideologi.
Keduanya justru berkompetisi dalam satu blok politik yang sama dengan basis pemilih kelas menengah perkotaan.
Perbedaannya terletak pada pendekatan.
NasDem mengandalkan struktur dan jaringan lama, sedangkan PSI menguatkan branding politik serta dukungan simbolik kekuasaan.
Dalam situasi tersebut, PSI tampil sebagai wahana baru sirkulasi elite.
Partai ini menawarkan ruang politik tanpa beban sejarah dan peluang membangun ulang posisi kekuasaan.
Jika perpindahan RMS menjadi puncak eksodus, dampaknya tidak hanya berupa kehilangan figur.
NasDem juga berisiko kehilangan ekosistem modal politik dan ekonomi yang menopang kekuatan partai.
Menurut Nasarudin, strategi PSI menunjukkan pola konsisten dalam operasi soft conquest.
PSI merekrut tanpa menyerang dan membangun dominasi tanpa konflik terbuka.
“Ini bukan sekadar migrasi kader. Ini pertarungan narasi dan legitimasi: siapa yang paling otentik mewakili arah politik pasca-Jokowi,” tegasnya.
Ke depan, NasDem masih memiliki peluang bertahan melalui konsolidasi internal dan pembangunan narasi tandingan.
Namun tanpa transformasi strategis yang cepat, eksodus elite berpotensi memicu pelemahan jangka panjang.
Pada akhirnya, dinamika NasDem dan PSI mencerminkan kontestasi dua model politik pasca-Jokowi.
Satu bertumpu pada penyerapan kekuasaan secara senyap, sementara lainnya mencari kembali legitimasi di tengah arus peralihan elite. (***)
