Padang, Kliksumbar – Pengamat politik Universitas Negeri Padang (UNP), Eka Vidya Putra, menilai kasus dugaan korupsi yang menyeret kader Partai Demokrat Sumatera Barat menjadi ujian penting bagi partai tersebut. Menurutnya, publik kini menunggu sikap tegas Demokrat dalam menangani kader yang bermasalah hukum.
Eka menyebut ketegasan partai akan menjadi indikator komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Selain itu, langkah tersebut juga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat menjelang Pemilu 2029.
“Ini menjadi ujian bagi Partai Demokrat untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa komitmen antikorupsi bukan sekadar slogan,” kata Eka saat diwawancarai melalui telepon, Jumat (19/6/2026).
Menurut Eka, partai politik harus menegakkan aturan internal secara konsisten. Ia menilai sanksi hingga pemecatan perlu diterapkan apabila kader terbukti bersalah berdasarkan putusan hukum yang berkekuatan tetap.
“Jika ada kader yang terbukti bersalah berdasarkan putusan hukum yang berkekuatan tetap, maka partai harus bertindak tegas tanpa melihat status maupun jabatannya,” ujarnya.
Ketegasan Partai Dinilai Penting
Eka menjelaskan, ketegasan partai memiliki dampak besar terhadap citra politik di mata publik. Kepercayaan masyarakat, kata dia, menjadi modal penting bagi partai menjelang kontestasi politik mendatang.
Selain menjaga kredibilitas organisasi, langkah tegas juga dapat mengurangi persepsi negatif yang berkembang di tengah masyarakat. Karena itu, partai harus menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga integritas kader.
Menurutnya, masyarakat kini semakin kritis terhadap perilaku elite politik. Setiap kasus hukum yang melibatkan kader partai akan mendapat perhatian luas dari publik.
Perang Wacana di Ruang Publik
Eka menilai persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan proses hukum. Ia melihat munculnya perang wacana yang berlangsung di ruang publik dan media sosial.
Di era keterbukaan informasi, partai politik dituntut mampu mengelola komunikasi secara transparan. Partai juga perlu memberikan penjelasan yang jelas kepada masyarakat agar tidak muncul spekulasi yang merugikan.
“Yang terjadi saat ini bukan hanya proses hukum, tetapi juga perang wacana. Partai harus mampu mengelola komunikasi politik dengan baik,” katanya.
Menurut Eka, keterbukaan informasi dan sikap tegas terhadap kader bermasalah menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat.
Demokrat Sumbar Tunggu Putusan Inkrah
Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumatera Barat, Doni Harsiva, mengatakan partainya belum mengambil keputusan terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPRD Sumbar BSN.
Partai memilih menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah sebelum menentukan langkah lanjutan.
“Kita menghormati segala proses pro justisia yang berjalan. BSN sudah memiliki kuasa hukum sendiri dan kita juga menghormati itu,” kata Doni.
Ia menambahkan, DPD Demokrat Sumbar telah berkoordinasi dengan DPP Partai Demokrat terkait perkembangan kasus tersebut. Partai akan memantau proses hukum sebelum mengambil keputusan resmi.
Kasus BSN kini menjadi sorotan publik di Sumatera Barat. Sikap Demokrat dalam menyikapi persoalan tersebut diperkirakan akan memengaruhi persepsi masyarakat menjelang Pemilu 2029. (***)
