Padang Pariaman, Kliksumbar – Krisis air bersih yang melanda Kota Padang pascabanjir kembali menjadi sorotan nasional.
Kondisi tersebut memicu respons cepat pemerintah pusat yang menyatakan kesiapan membangun ratusan sumur bor guna mengatasi kelangkaan air bersih bagi warga.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menegaskan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan solusi konkret untuk menjawab persoalan tersebut.
Namun, ia menilai lambannya respons Pemerintah Kota Padang justru menjadi hambatan utama percepatan penanganan krisis.
Pernyataan itu disampaikan Andre Rosiade saat mendampingi kunjungan kerja Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo ke Sumatera Barat, Rabu (28/1/2026), di Bandara Internasional Minangkabau.
Kunjungan tersebut turut dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi, Bupati Padang Pariaman John Kennedy Azis, Bupati Tanah Datar Eka Putra, serta jajaran kepala balai Kementerian PU di Sumbar.
Andre menjelaskan bahwa Kementerian PU melalui Balai Cipta Karya telah siap membangun hingga 500 sumur bor sebagai solusi cepat krisis air bersih di Kota Padang.
Pemerintah pusat bahkan menargetkan pengerjaan dapat rampung paling lambat Maret 2026.
Namun demikian, rencana tersebut belum dapat berjalan optimal karena Pemko Padang dinilai belum menyiapkan data teknis lokasi sumur bor secara memadai.
“Pemerintah pusat sudah siap membangun 500 sumur bor. Data itu sudah diminta sejak satu bulan lalu, tetapi sampai hari ini Pemkot Padang baru mengirimkan lima titik,” ujar Andre Rosiade.
Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut menyebabkan penanganan krisis air bersih di Kota Padang berjalan lambat dan tidak sebanding dengan tingkat kedaruratan yang dihadapi masyarakat.
Lebih lanjut, Andre menyebutkan bahwa persoalan anggaran sama sekali bukan kendala.
Menurutnya, pemerintah pusat telah mengucurkan dana besar untuk mendukung sistem penyediaan air bersih di Padang.
“Hingga saat ini hampir Rp100 miliar telah dikucurkan untuk perbaikan PDAM Kota Padang. Bahkan, anggaran lanjutan sebesar Rp708 miliar juga sudah disiapkan,” jelasnya.
Anggaran tersebut, lanjut Andre, masing-masing dialokasikan Rp308 miliar untuk Palukahan dan Rp400 miliar sebagai pengganti sistem Gunung Pangilun.
Ia kemudian membandingkan dengan daerah lain di Sumatera Barat yang mampu bergerak cepat memanfaatkan dukungan pusat.
“Padang Pariaman mendapatkan Rp278 miliar dan programnya berjalan baik. Artinya, persoalan air bersih di Padang bukan soal dana, tetapi soal kinerja dan keseriusan pemerintah daerah,” ujar Andre.
Andre juga mengungkapkan bahwa krisis air bersih di Kota Padang telah menjadi perhatian pemerintah pusat.
Menteri PU bahkan menerima laporan langsung dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian setelah Gubernur Sumbar menyampaikan kondisi darurat air bersih di daerah tersebut.
Sementara itu, Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa air bersih merupakan kebutuhan dasar yang tidak boleh terganggu, terutama menjelang bulan Ramadan.
“Sambil menunggu data sumur bor dari Pemko Padang, kami telah mengerahkan mobil-mobil tangki air yang beroperasi 24 jam di Kota Padang,” kata Dody.
Ia menambahkan bahwa pemerintah pusat menargetkan persoalan air bersih di Kota Padang dapat terselesaikan sebelum Ramadan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Menutup pernyataannya, Andre Rosiade kembali meminta Pemko Padang segera bergerak cepat dan bertanggung jawab agar krisis air bersih yang telah lama dikeluhkan warga tidak terus berlarut-larut. (***)
