Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dengan memangkas anggaran belanja negara hingga Rp 306 triliun dalam APBN 2025.
Keputusan ini menuai beragam reaksi publik, termasuk munculnya berbagai spekulasi mengenai dampaknya.
Namun, Istana memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan mengorbankan layanan publik ataupun kesejahteraan pegawai negeri.
Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO), Hasan Nasbi, menegaskan bahwa efisiensi anggaran ini bertujuan menghilangkan belanja yang tidak efektif tanpa mengurangi kinerja pemerintah.
“Prabowo ingin menghilangkan lemak dalam belanja APBN, tapi tidak mengurangi otot. Artinya, pemerintah tetap bisa bekerja maksimal,” ujar Hasan dalam unggahan Instagram @pco.ri, Kamis (13/2/2025).
Prabowo langsung turun tangan dan memeriksa setiap detail anggaran.
“Presiden memeriksa anggaran hingga satuan terkecil. Dari situ ditemukan banyak pengeluaran yang tidak substansial,” jelas Hasan.
Lebih lanjut, Hasan memastikan bahwa gaji pegawai, layanan dasar, layanan publik, dan bantuan sosial tetap aman.
“Ada beberapa anggaran yang tidak akan terkena efisiensi, seperti gaji pegawai, layanan publik, dan bantuan sosial,” tegasnya.
Jika ada berita yang menyebutkan efisiensi ini mengganggu kesejahteraan ASN atau layanan publik, Hasan memastikan itu tidak benar.
“Banyak yang salah memahami kebijakan ini. Seharusnya yang dikurangi adalah belanja tidak efektif, bukan layanan dasar,” tambahnya.
Rumor mengenai pemotongan gaji dan PHK besar-besaran akibat efisiensi ini juga dibantah Hasan.
“Kalau ada yang bilang gaji pegawai tidak dibayar atau ada PHK besar-besaran, itu 100% salah,” tegasnya.
Terkait pekerja kontrak non-PNS, Hasan menjelaskan bahwa efisiensi ini tidak menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
“Kalau kontrak habis dan tidak diperpanjang, itu hal biasa. Bukan berarti ada PHK akibat efisiensi,” ujar Hasan.
Dengan langkah ini, anggaran negara diharapkan lebih sehat dan bermanfaat bagi rakyat.
