Padang, Kliksumbar – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah bersama Senator DPD RI Irman Gusman membahas percepatan pencairan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Pertemuan berlangsung di Padang, Selasa (21/7/2026), untuk mencari solusi atas lambatnya realisasi anggaran.
Rapat koordinasi itu mempertemukan jajaran Pemerintah Provinsi Sumbar dengan Irman Gusman. Kedua pihak mengevaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi serta mengidentifikasi hambatan pencairan dana dari pemerintah pusat.
Selain itu, peserta rapat menyusun langkah percepatan melalui sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Upaya tersebut diharapkan mempercepat pembangunan infrastruktur dan pemulihan daerah terdampak bencana.
Realisasi Dana Masih Rendah
Senator Irman Gusman menegaskan percepatan rehabilitasi harus menjadi prioritas bersama. Menurutnya, seluruh kendala harus dipetakan agar solusi yang diambil tepat sasaran.
“Yang terpenting sekarang adalah mengetahui secara utuh letak persoalannya. Jika hambatan berada pada regulasi atau mekanisme kementerian, maka harus segera diselesaikan,” kata Irman.
Sementara itu, Mahyeldi menyampaikan apresiasi atas inisiatif Irman Gusman menggelar pertemuan tersebut. Ia menilai koordinasi lintas lembaga sangat penting untuk mempercepat pemulihan pascabencana di Sumatera Barat.
Mahyeldi menegaskan pemerintah provinsi terus mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemprov juga aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar dana segera dapat dimanfaatkan masyarakat.
Dana TKD Baru Cair 7,8 Persen
Kepala Bappeda Sumbar Zefnihan menjelaskan pemerintah pusat telah mengalokasikan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp534,99 miliar.
Namun, hingga pertengahan Juli 2026, realisasi pencairan baru mencapai sekitar 7,8 persen. Kondisi tersebut masih dipengaruhi berbagai ketentuan administrasi dan mekanisme di kementerian terkait.
Karena itu, Pemprov Sumbar terus mendorong percepatan penyelesaian seluruh persyaratan administrasi agar anggaran segera tersalurkan.
Dalam kesempatan tersebut, Mahyeldi juga menyerahkan surat kepada Irman Gusman. Surat itu berisi permohonan dukungan kepada pemerintah pusat agar pencairan dana rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dipercepat.
Usulkan Task Force Percepatan
Menanggapi permintaan tersebut, Irman Gusman mengusulkan pembentukan task force khusus. Tim itu akan menyusun kajian komprehensif mengenai seluruh hambatan pencairan anggaran.
Kajian tersebut akan menjadi dasar perjuangan kepada kementerian dan lembaga terkait agar regulasi yang menghambat dapat segera diselesaikan.
“Masyarakat Sumbar tidak boleh terlalu lama menunggu proses rehabilitasi dan rekonstruksi,” tegas Irman.
Ia juga meminta seluruh program rehabilitasi Tahun Anggaran 2026 segera direalisasikan. Menurutnya, perencanaan sudah tersedia sehingga pemerintah tinggal mempercepat pelaksanaannya.
Melalui kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sumbar, DPD RI, dan pemerintah pusat, percepatan rehabilitasi diharapkan segera terwujud sehingga masyarakat dapat kembali menikmati infrastruktur dan layanan publik yang pulih. (***)
