Jakarta, Kliksumbar – Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria, mengungkap akar persoalan yang selama ini membelenggu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurutnya, lemahnya sinergi antarperusahaan negara menjadi alasan utama lahirnya Danantara sebagai instrumen transformasi BUMN nasional.
Dony menyampaikan hal tersebut dalam podcast Bukan Kaleng Kaleng ID yang tayang pada 10 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa selama puluhan tahun BUMN berjalan sendiri-sendiri tanpa keterhubungan korporasi yang kuat.
“Seluruh BUMN sebetulnya tidak memiliki interkorelasi satu sama lain. Masing-masing berjalan sendiri dan melapor kepada pemiliknya,” kata Dony.
Danantara Dibentuk untuk Akhiri Pola Kerja Silo
Menurut Dony, pola kerja yang terpisah membuat banyak BUMN berkembang tanpa arah sinergi nasional. Akibatnya, sejumlah perusahaan membangun bisnis di luar sektor inti mereka.
Selain itu, tidak ada mekanisme yang memungkinkan satu BUMN membantu BUMN lain saat menghadapi kesulitan.
Kondisi tersebut dinilai menghambat efisiensi dan memperlemah daya saing perusahaan negara.
“BUMN tumbuh menjadi kelompok usaha besar, tetapi tidak saling terhubung dalam satu strategi nasional,” ujarnya.
Pertamina dan Telkom Jadi Contoh
Dony menjelaskan bahwa beberapa BUMN memiliki ratusan anak usaha di berbagai sektor.
Sebagai contoh, Pertamina tidak hanya bergerak di bidang minyak dan gas. Perusahaan tersebut juga memiliki usaha di sektor hotel, rumah sakit, asuransi, hingga layanan perjalanan.
Hal serupa terjadi pada Telkom yang memiliki sejumlah anak perusahaan di luar bisnis telekomunikasi.
Menurut Dony, kondisi itu muncul karena tidak adanya sistem yang mengarahkan seluruh BUMN menuju tujuan bersama.
Dampak Kurangnya Sinergi BUMN
Beberapa dampak yang muncul akibat lemahnya sinergi BUMN antara lain:
Ekspansi bisnis tidak fokus pada sektor utama.
Efisiensi perusahaan menjadi rendah.
Dukungan antar-BUMN sulit dilakukan.
Restrukturisasi perusahaan berjalan lambat.
Potensi kolaborasi nasional tidak maksimal.
Krakatau Steel Jadi Titik Kesadaran
Dony juga mengungkap pengalaman saat mengunjungi Krakatau Steel ketika menjabat Wakil Menteri BUMN.
Saat itu, perusahaan baja nasional tersebut menghadapi tekanan berat. Fasilitas produksi utama berhenti beroperasi. Jumlah karyawan menurun drastis. Selain itu, utang perusahaan mencapai sekitar Rp28 triliun.
“Saya melihat langsung perusahaan yang dulu menjadi kebanggaan bangsa berada dalam kondisi sangat berat,” ungkapnya.
Namun, saat itu pemerintah hanya memiliki instrumen Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk membantu perusahaan.
Menurut Dony, PMN memiliki keterbatasan karena bukan instrumen bisnis yang fleksibel.
Danantara Jadi Instrumen Transformasi BUMN
Berangkat dari pengalaman tersebut, pemerintah membentuk Danantara sebagai sovereign wealth fund yang mengonsolidasikan kekuatan BUMN Indonesia.
Dony menegaskan bahwa Danantara bukan sekadar lembaga investasi. Lembaga ini dirancang untuk menciptakan sinergi, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat daya saing perusahaan negara.
Selain itu, Danantara diharapkan mampu menciptakan sistem yang terintegrasi sehingga seluruh BUMN bergerak menuju tujuan yang sama.
“Kalau kita ingin BUMN menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional, pengelolaannya harus terintegrasi dan memiliki arah yang sama. Danantara dibentuk untuk tujuan itu,” tegas Dony.
Dengan model baru tersebut, pemerintah berharap transformasi BUMN dapat berjalan lebih cepat dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. (***)
