Padang, Kliksumbar – Anggota DPR RI Komisi V, Zigo Rolanda, menegaskan komitmennya dalam mengawal Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Sumatera Barat.
Ia menyampaikan sikap itu saat melakukan monitoring ke sejumlah titik pelaksanaan BSPS di Kota Padang pada (22/11/2025).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan realisasi BSPS berjalan tepat waktu menjelang penutupan tahun anggaran.
Pada kesempatan itu, Zigo memaparkan posisi penyerapan anggaran BSPS yang baru mencapai 79,15 persen.
Ia menilai capaian itu belum maksimal karena sebagian besar anggaran PKP dialokasikan untuk program tersebut.
Selain itu, ia menekankan bahwa BSPS menyentuh kebutuhan dasar masyarakat berpenghasilan rendah sehingga pengawasannya harus berjalan ketat dan terukur.
“Serapan anggaran baru mencapai 79,15 persen, sementara lebih dari 80 persen anggaran PKP dialokasikan untuk BSPS. Ini menunjukkan pentingnya program ini, sehingga pengawasannya harus optimal,” ujar Zigo.
Ia mengingatkan bahwa proses seharusnya sederhana agar masyarakat tidak terhambat oleh administrasi yang rumit.
“Pemerintah harus menjalankan niat baik dengan pelaksanaan yang cepat dan tidak rumit. Administrasi yang terlalu berbelit, verifikasi lambat, atau pendampingan TFL yang kurang maksimal bisa menjadi hambatan serius,” tegasnya.
Selanjutnya, Zigo meminta seluruh pihak menjalankan BSPS dengan transparan dan akuntabel.
Ia menegaskan pentingnya koordinasi pendamping lapangan agar masyarakat memahami seluruh tahapan.
Setelah itu, ia meninjau langsung salah satu rumah penerima BSPS di Kelurahan Anduriang, Kecamatan Kuranji.
Ia melihat progres pembangunan, kualitas material, serta kondisi struktur rumah.
Ia menilai pengecekan lapangan memberi gambaran nyata mengenai kebutuhan penyempurnaan pelaksanaan program.
“Kami ingin memastikan bukan hanya serapan anggaran yang baik, tetapi juga kualitas rumah yang layak huni bagi keluarga penerima,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa pembangunan rumah layak huni harus berjalan cepat, tepat, dan tidak merugikan warga.
Di sisi lain, Zigo mendorong peningkatan alokasi BSPS untuk Sumatera Barat pada tahun berikutnya.
Menurutnya, kebutuhan bantuan perumahan masih besar, terutama di wilayah dengan jumlah rumah tidak layak huni yang tinggi.
Ia menilai koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar BSPS berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
“Kami akan terus mengawal agar BSPS memberikan manfaat nyata. Tujuan kita membantu masyarakat mewujudkan hunian yang layak, aman, dan sehat bagi keluarga di Indonesia,” tutup Zigo Rolanda. (***)
