Magelang, Kliksumbar – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menjadi salah satu dari 557 ketua DPRD se-Indonesia yang mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) dalam format retret nasional di Akademi Militer Magelang pada 15 hingga 19 April 2026.
Muhidi menyatakan siap mengikuti seluruh rangkaian kegiatan guna memperkuat kapasitas kepemimpinan sekaligus mempertajam kinerja DPRD dalam mengawal pembangunan daerah. Selain itu, ia ingin meningkatkan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah agar manfaat pembangunan lebih dirasakan masyarakat.
“Kita siap mengikuti retret ini, baik secara fisik maupun mental. Karena digembleng secara militer, jika berlari kita berlari. Jika ada pembekalan nilai-nilai kebangsaan, kita siap aktif dalam forum itu. Ke depan bisa lebih mengoptimalkan kinerja,” ujar Muhidi sebelum keberangkatan.
Program KPPD menitikberatkan pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Karena itu, pemerintah berharap pelaksanaan pembangunan di daerah berjalan lebih efektif dan selaras dengan agenda nasional.
Selama lima hari kegiatan, panitia membekali peserta dengan materi kepemimpinan strategis, wawasan kebangsaan, serta latihan kedisiplinan yang mengadopsi pola pembinaan militer. Kegiatan KPPD 2026 juga dibuka langsung oleh Prabowo Subianto sebagai bagian dari penguatan ketahanan nasional melalui peningkatan kapasitas pimpinan daerah.
Program tersebut diikuti 557 ketua DPRD se-Indonesia hasil kerja sama dengan Lemhannas RI serta berbagai asosiasi DPRD tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Tujuan utama kegiatan ini ialah membentuk pimpinan DPRD menjadi negarawan yang memiliki karakter kuat, berintegritas, dan mampu menjalankan peran strategis dalam sistem pemerintahan nasional.
Sementara itu, Gubernur Lemhannas RI, Ace Hasan Syadzily, menegaskan bahwa retret KPPD bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurutnya, DPRD sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional memegang peran penting dalam fungsi penganggaran, pembentukan regulasi daerah, serta pengawasan jalannya pemerintahan. Karena itu, pimpinan DPRD perlu memiliki pemahaman utuh mengenai tujuan nasional dan wawasan kebangsaan.
Ia berharap kegiatan tersebut mampu membentuk pimpinan legislatif daerah yang berkarakter negarawan, berintegritas, serta memiliki perspektif kebangsaan yang kuat. (***)
