iPadang, – Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat (Sumbar) bersama Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Sumbar menggelar silaturahmi dengan awak media pada Selasa (14/1/2024).
Bertemakan “Refleksi dan Penguatan Edukasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025,” acara ini menjadi momen penting untuk mengevaluasi pencapaian 2024 dan merancang program strategis baru.
Ketua KI Sumbar, Musfi Yendra, menekankan bahwa refleksi adalah kunci dalam menyusun langkah-langkah inovatif.
“Awak media adalah mitra utama yang memastikan keterbukaan informasi dirasakan masyarakat secara luas,” ujarnya, didampingi Komisioner Mona Sisca, Tanti Endang Lestari, Idham Fadli, dan Ridwandi.
KI Sumbar mencatat berbagai pencapaian luar biasa sepanjang 2024.
Di antaranya, 211 badan publik telah melaporkan standar layanan informasi, sosialisasi keterbukaan informasi di Payakumbuh dan Bukittinggi melibatkan 300 peserta, serta monitoring dan evaluasi (monev) terhadap 422 badan publik.
Sebanyak 34 sengketa informasi juga berhasil diselesaikan dalam waktu singkat.
Tidak hanya itu, KI Sumbar menganugerahkan penghargaan Achievement Motivation Person (AMP) kepada 10 tokoh inspiratif, mendampingi tiga nagari untuk memenangkan penghargaan nasional, serta melantik 2.000 siswa SLTA sebagai duta keterbukaan informasi.
Indeks Keterbukaan Informasi Publik Sumbar bahkan meningkat menjadi 75,03 dari 74,58 pada tahun sebelumnya.
Menjelang 2025, KI Sumbar telah merancang enam target utama, di antaranya pembenahan fasilitas kantor, peningkatan jumlah badan publik dalam monev, dan percepatan penyelesaian sengketa informasi di bawah 100 hari kerja.
Kerjasama dengan DPRD Sumbar untuk Perda keterbukaan informasi serta pembentukan PPID nagari percontohan di setiap kabupaten/kota juga menjadi prioritas.
Kepala Dinas Kominfotik Sumbar, Siti Aisyah, menyoroti pentingnya media sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memastikan masyarakat memahami pentingnya transparansi,” katanya.
Diskusi interaktif dalam acara ini melibatkan para awak media yang tergabung dalam Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Sumbar.
Ketua PJKIP Sumbar, Almudazir, menegaskan bahwa keterbukaan informasi adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah.
Inisiator KI Sumbar, HM Nurnas, menegaskan bahwa dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan.
“Kerjasama antara KI dan pemerintah sangat penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses informasi yang akuntabel,” ujarnya.
Momentum silaturahmi ini diharapkan menjadi titik awal menuju keterbukaan informasi yang lebih baik di 2025.
Dengan langkah strategis yang terarah, KI Sumbar optimis transparansi publik akan semakin mendukung pembangunan Sumatera Barat yang berkelanjutan. (***)
