Padang, Kliksumbar – Ratusan relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sumatera Barat mendatangi Kantor DPRD Sumbar, Kamis (25/6/2026). Mereka meminta pemerintah tetap melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah berbagai persoalan pelaksanaan.
Aksi damai itu berlangsung sebagai bentuk dukungan terhadap program yang dinilai memberi manfaat bagi masyarakat. Selain meningkatkan pemenuhan gizi, program tersebut juga membuka peluang kerja bagi relawan serta menggerakkan pelaku UMKM yang memasok kebutuhan dapur MBG.
Koordinator Aksi Damai MBG Sumbar, Aliman Antoris, menegaskan program tersebut tidak seharusnya dihentikan hanya karena terdapat dugaan pelanggaran di lapangan.
“Kami datang menyampaikan aspirasi agar program yang satu program berjuta manfaat ini tetap dilanjutkan. Kami mendengar berbagai isu penghentian program MBG dan kami tidak setuju,” katanya.
Minta Pelanggaran Ditindak, Bukan Program Dihentikan
Menurut Aliman, pemerintah perlu menindak tegas oknum yang melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan program. Namun, penindakan itu seharusnya tidak mengorbankan masyarakat yang menerima manfaat.
“Kalau ada yang melakukan kecurangan di BGN maupun SPPG, silakan ditindak. Tetapi jangan hentikan programnya karena manfaatnya dirasakan langsung masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, relawan juga menyoroti penghentian sementara operasional SPPG selama masa libur sekolah. Kebijakan tersebut dinilai berdampak langsung terhadap pendapatan relawan karena insentif bergantung pada aktivitas dapur MBG.
Aliman menjelaskan penghentian operasional membuat banyak relawan kehilangan penghasilan, sementara kebutuhan keluarga tetap berjalan. Kondisi itu semakin berat menjelang tahun ajaran baru yang membutuhkan biaya pendidikan.
Usulkan Distribusi ke Posyandu
Sebagai solusi, relawan mengusulkan distribusi makanan dialihkan sementara kepada peserta posyandu selama sekolah libur.
Menurut mereka, langkah tersebut memungkinkan dapur MBG tetap beroperasi sekaligus menjaga keberlangsungan pendapatan relawan.
“Kami setuju distribusi ke sekolah dihentikan saat libur. Namun, distribusi kepada posyandu masih bisa dilakukan sehingga dapur tetap berjalan,” ujar Aliman.
Relawan juga menyinggung keterlambatan pencairan dana operasional yang sempat terjadi di sejumlah daerah. Meski demikian, hingga kini belum ada dapur MBG di Sumatera Barat yang menghentikan operasional secara permanen.
DPRD Sumbar Janji Teruskan Aspirasi
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menerima langsung perwakilan massa aksi. Ia memastikan seluruh aspirasi akan diteruskan kepada pemerintah pusat.
Menurut Muhidi, Program Makan Bergizi Gratis memiliki dampak luas terhadap peningkatan gizi masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi pelaku UMKM.
“Kita ingin masyarakat bahagia. Ada lapangan pekerjaan yang tercipta, gizi masyarakat meningkat, dan ekonomi UMKM ikut berkembang. Aspirasi ini tentu akan kami tindak lanjuti,” katanya.
Muhidi menegaskan berbagai kendala dalam pelaksanaan program harus menjadi bahan evaluasi. Menurutnya, pemerintah perlu memperbaiki pelaksanaan tanpa menghentikan program yang dinilai bermanfaat bagi masyarakat. (***)
