Jakarta, Kliksumbar – Anggota Komisi VI DPR RI Rahmat Saleh meminta KDMP menggerakkan ekonomi desa.
Ia menilai koperasi tidak cukup hanya memiliki bangunan dan gerai usaha.
Menurut Rahmat, pemerintah perlu mengukur aktivitas usaha dan manfaat ekonomi koperasi.
“Yang paling penting adalah apakah koperasi tersebut benar-benar hidup,” kata Rahmat.
Rahmat menyampaikan pernyataan itu di Jakarta, Rabu, 2 September 2026.
Ia menilai koperasi harus memiliki aktivitas usaha dan mampu menciptakan lapangan kerja.
Selain itu, koperasi harus meningkatkan pendapatan masyarakat serta memberikan manfaat ekonomi.
KDMP Perlu Memiliki Model Bisnis yang Jelas
Pada Agustus 2026, KDMP memasuki tahap operasionalisasi dan evaluasi kinerja.
Pemerintah juga menyiapkan penguatan sumber daya manusia bagi pengelola koperasi.
Program tersebut mencakup pelatihan bagi calon manajer koperasi.
Karena itu, Rahmat meminta Kementerian Koperasi memastikan tata kelola berjalan profesional.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan koperasi.
“Koperasi diharapkan tidak hanya menjadi lembaga administratif,” jelasnya.
Menurut Rahmat, setiap koperasi harus memiliki model bisnis yang jelas.
Pengurus dan manajer juga harus memiliki kompetensi pengelolaan bisnis.
Selain itu, mereka harus mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan koperasi.
Koperasi Harus Terhubung dengan Ekosistem Ekonomi
Rahmat juga mendorong integrasi koperasi dengan ekosistem ekonomi nasional.
Koperasi dapat terhubung dengan BUMN, perbankan, dan lembaga pembiayaan.
Selain itu, koperasi perlu menggandeng UMKM, petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal.
Menurut Rahmat, konektivitas tersebut dapat memperkuat posisi koperasi desa.
Koperasi juga dapat menjadi agregator produksi masyarakat desa.
Kemudian, koperasi dapat memperkuat rantai pasok menuju pasar nasional.
Rahmat menilai dukungan pemerintah harus menghasilkan aktivitas ekonomi yang produktif.
“Setiap rupiah dukungan pemerintah harus menghasilkan aktivitas ekonomi,” sebutnya.
Ia meminta pemerintah mengukur omzet dan transaksi setiap koperasi.
Pemerintah juga perlu menghitung jumlah UMKM yang terlibat dalam koperasi.
Selain itu, pemerintah perlu mengukur jumlah masyarakat penerima manfaat.
Evaluasi KDMP Harus Berbasis Kinerja
Rahmat mendorong pemerintah menggunakan indikator keberhasilan yang terukur.
Menurutnya, evaluasi tidak cukup berdasarkan jumlah koperasi yang berdiri.
Pemerintah harus melihat kinerja bisnis dan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
“Kita ingin Koperasi Merah Putih menjadi pusat ekonomi desa,” katanya.
Ia menegaskan koperasi bukan sekadar pusat administrasi pemerintahan.
Keberhasilan KDMP terlihat dari pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.
Selain itu, aktivitas usaha harus memberikan manfaat secara berkelanjutan.
Rahmat berharap koperasi mampu memperkuat ekonomi desa melalui kegiatan bisnis nyata.
Dengan demikian, keberadaan koperasi dapat memberikan dampak ekonomi yang terukur. (***)
