Jakarta, – Anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Saleh, mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjamin keamanan dalam Pilkada Puncak Jaya, Papua Tengah.
Desakan ini muncul setelah bentrokan antarpendukung calon bupati menyebabkan 12 orang tewas dan 658 orang luka.
Aksi kekerasan yang terjadi sejak 27 November 2024 hingga 4 April 2025 menyebabkan 201 bangunan terbakar.
Data menyebutkan, 196 rumah warga, satu sekolah, satu kantor distrik, dan satu balai desa ikut hancur.
Bentrokan ini juga melukai 59 orang akibat terkena panah.
Rahmat menyoroti kurangnya koordinasi antara KPU, TNI, dan Polri.
Ia menuntut transparansi dan strategi pencegahan agar Pilkada berikutnya berlangsung aman.
“Pilkada harusnya menjadi ajang adu program, bukan perebutan kekuasaan yang menelan korban,” katanya.
Lebih lanjut, Rahmat Saleh mendorong revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada agar sesuai dengan kondisi daerah rawan konflik.
“Regulasi yang adaptif bisa mencegah kekerasan di masa depan dan melindungi demokrasi,” ujar Rahmat Saleh.
Rahmat menyayangkan 12 nyawa melayang karena konflik politik.
“Kita khawatir dendam antar kelompok akan menghambat program bupati terpilih ke depan. Oleh karena itu, semua pihak diminta bekerja sama menjaga ketertiban,” tutupnya. (***)
