Padang, Kliksumbar – Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian mendorong seluruh kepala daerah di Provinsi Sumatera Barat untuk segera melakukan pendataan kebutuhan jembatan gantung di wilayah masing-masing. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat pemerataan akses dan meningkatkan konektivitas antarwilayah pedesaan.
Pendataan tersebut sejalan dengan program nasional pembangunan 300.000 jembatan gantung di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan memperkuat akses transportasi masyarakat, khususnya di daerah terpencil, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Arahan tersebut disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sumatera Barat. Kegiatan itu berlangsung di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (13/1/2026).
Dalam arahannya, Tito menegaskan bahwa program jembatan gantung tidak hanya diperuntukkan bagi jembatan yang rusak akibat bencana. Pemerintah Pusat, kata dia, juga membuka ruang bagi daerah yang selama ini belum memiliki akses penyeberangan sungai yang aman dan layak.
“Program ini bisa dimanfaatkan untuk daerah yang masyarakatnya masih harus menyeberangi sungai tanpa jembatan. Manfaatnya besar, baik untuk keselamatan, akses pendidikan, maupun aktivitas ekonomi,” ujar Tito.
Selain itu, Tito meminta seluruh kepala daerah menyusun usulan berbasis data lapangan yang akurat dan terverifikasi. Ia menekankan pentingnya koordinasi dengan pemerintah provinsi sebelum usulan tersebut disampaikan ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri.
“Presiden Prabowo ingin tidak ada lagi anak-anak yang berangkat sekolah harus mengambil risiko menyeberangi sungai. Karena itu, data harus benar-benar dicek di lapangan,” tegasnya.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Sumbar untuk mengoordinasikan pendataan kebutuhan jembatan gantung bersama pemerintah kabupaten dan kota. Ia menilai program nasional ini sebagai peluang strategis bagi daerah.
Mahyeldi menjelaskan bahwa masih banyak nagari di Sumatera Barat yang menghadapi keterbatasan akses, terutama di wilayah dengan kondisi geografis sulit. Oleh karena itu, koordinasi lintas daerah menjadi kunci agar usulan pembangunan dapat segera direalisasikan.
“Ini peluang besar bagi Sumatera Barat, terutama bagi nagari-nagari yang masih memiliki keterbatasan akses. Kita akan segera melakukan pendataan dengan bupati dan wali kota agar usulannya juga bisa segera disampaikan,” ujar Mahyeldi.
Ia berharap kehadiran program jembatan gantung nasional mampu meningkatkan keselamatan masyarakat, memperlancar mobilitas warga, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan di Sumatera Barat. (***)
