Payakumbuh, – Kontroversi besar mencuat di Payakumbuh! Penghentian proses hukum kasus politik uang oleh Gakkumdu Kota Payakumbuh menuai reaksi keras dari Aliansi Peduli Pilkada Payakumbuh (AP3).
Tidak tinggal diam, aliansi ini bersiap untuk membawa masalah ini ke tingkat yang lebih tinggi.
Koordinator AP3, Alwi, dengan tegas menyatakan bahwa penghentian kasus ini penuh kejanggalan.
Ia memastikan bahwa pihaknya tengah mengkaji langkah hukum lanjutan untuk melaporkan Polres Payakumbuh ke Polda Sumbar, serta Bawaslu Payakumbuh ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
“Kami melihat banyak sekali kejanggalan dalam penghentian proses hukum ini. Saat ini, tim kami tengah mempersiapkan laporan lengkap ke Polda dan Polri, serta ke DKPP,” ujar Alwi dalam wawancara pada Jumat (27/12).
Menurut AP3, penghentian proses hukum ini adalah tamparan keras bagi demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia.
Kasus ini disebut menjadi preseden buruk yang berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
“Ini jelas mengecewakan. Syarat formil sudah terpenuhi, alat bukti pun cukup, tapi hanya karena calon tersangka tidak hadir, proses dihentikan. Ini sungguh memalukan,” tegas Alwi.
Selain jalur hukum, AP3 juga berencana menggelar aksi massa dengan skala lebih besar.
Tujuannya adalah menunjukkan bahwa masyarakat Payakumbuh tidak akan tinggal diam menghadapi praktik buruk demokrasi seperti ini.
“Kami tidak ingin Payakumbuh tercoreng oleh sejarah kelam Pilkada. Kami akan terus berjuang demi keadilan dan demokrasi,” tutup Alwi penuh keyakinan.
Keputusan Gakkumdu untuk menghentikan kasus ini dianggap tidak masuk akal.
Dengan bukti yang kuat dan proses hukum yang sudah berjalan, penghentian ini memunculkan tanda tanya besar.
Masyarakat Payakumbuh kini menunggu keberanian AP3 dalam membawa kasus ini ke tingkat yang lebih tinggi.
Isu ini telah memicu perbincangan luas di media sosial. Tagar seperti #KeadilanUntukPayakumbuh dan #SelamatkanDemokrasi ramai digunakan oleh warganet yang mendukung langkah AP3. (***)
