Padang, Kliksumbar – Wakil Ketua KI Sumbar, Mona Sisca, meminta Monev menghasilkan perubahan nyata. Ia menegaskan, predikat Informatif bukan tujuan akhir keterbukaan informasi publik. Evaluasi harus memperkuat pelayanan dan membangun budaya transparansi badan publik.
Mona menyampaikan pandangan tersebut melalui opini di Antara Sumbar, Jumat (13/11/2026). Ia mengingatkan badan publik agar tidak menjadikan keterbukaan sebagai kewajiban administratif tahunan. Transparansi harus hadir dalam pekerjaan sehari-hari, bukan hanya saat penilaian.
Monev Harus Mendorong Perbaikan Pelayanan
Mona menjelaskan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menjamin hak masyarakat memperoleh informasi. Pasal 2 menegaskan bahwa informasi publik pada dasarnya terbuka dan dapat diakses masyarakat. Pengecualian berlaku untuk informasi tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pasal 7 mewajibkan badan publik menyediakan informasi secara akurat dan benar. Badan publik juga harus menerbitkan informasi sesuai kewenangannya. Informasi tersebut tidak boleh menyesatkan masyarakat.
Di Sumatera Barat, Perda Nomor 3 Tahun 2022 memperkuat komitmen keterbukaan.
Menurut Mona, Monev perlu menguji komitmen pimpinan dan kelembagaan PPID. Evaluasi juga harus memeriksa Daftar Informasi Publik dan pengelolaan informasi. Penilaian perlu melihat mutu layanan permohonan masyarakat.
Ia mengingatkan badan publik agar tidak hanya menyiapkan dokumen menjelang penilaian. Setelah evaluasi berakhir, badan publik tetap harus membuka akses informasi. Karena itu, Monev perlu memetakan masalah dan menghasilkan rekomendasi perbaikan.
Badan publik yang belum meraih predikat Informatif perlu membenahi kekurangannya. Sementara itu, penerima predikat tersebut harus menjaga konsistensi pelayanan.
Lima Perubahan yang Perlu Terlihat
Mona menguraikan lima perubahan penting yang harus lahir dari Monev.
Pertama, badan publik perlu memperkuat PPID melalui dukungan pimpinan. Dukungan itu mencakup SDM, anggaran, sarana, dan kewenangan.
Kedua, badan publik harus menyediakan informasi lengkap, akurat, mutakhir, dan mudah diakses.
Ketiga, mereka perlu mempercepat layanan melalui prosedur sederhana dan biaya ringan.
Keempat, badan publik harus menindaklanjuti rekomendasi evaluasi secara terukur.
Kelima, keterbukaan perlu mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
Mona menilai lima perubahan itu lebih penting daripada angka pemeringkatan. Ia menyebut Monev KI Sumbar 2026 melibatkan 461 badan publik. Peserta mencakup pemerintah daerah, lembaga vertikal, lembaga pendidikan, dan penyelenggara pemilu.
Menurutnya, peningkatan partisipasi dan predikat Informatif patut mendapat apresiasi. Namun, capaian tersebut harus sejalan dengan mutu layanan masyarakat. Predikat tidak berarti jika warga masih kesulitan memperoleh informasi.
Ia menyoroti situs badan publik yang tidak diperbarui dan layanan PPID yang lemah. “Predikat Informatif harus menjadi cerminan kualitas pelayanan, bukan sekadar pencapaian administratif,” tulis Mona.
Pimpinan Badan Publik Harus Mengambil Peran
Mona meminta pimpinan menjadi penggerak utama keterbukaan informasi. Mereka perlu mendukung PPID melalui kebijakan, anggaran, dan peningkatan kapasitas pegawai.
Ia mendorong pemerintah kabupaten dan kota menindaklanjuti hasil Monev. Pengumuman peringkat dan penghargaan harus disertai rencana pembenahan.
Komisi Informasi Sumbar juga perlu memperkuat edukasi dan pembinaan. Upaya tersebut harus menjangkau seluruh unsur organisasi, bukan hanya pengelola PPID.
Mona turut menekankan akses informasi bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas. Badan publik perlu menyediakan informasi yang mudah ditemukan dan dipahami. Saluran pelayanan juga harus menjangkau masyarakat secara luas.
Ia berharap Sumatera Barat membangun budaya transparansi dalam pemerintahan. Keberhasilan Monev bukan hanya soal jumlah predikat Informatif. Ukuran utamanya ialah perbaikan layanan dan terpenuhinya hak masyarakat. (***)
