Tanah Datar, Kliksumbar – Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria bersama Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade dan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah meninjau hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di Malalo, Kabupaten Tanah Datar, Kamis (19/2/2026).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya percepatan pemulihan pascabencana sekaligus memastikan bantuan pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Selain itu, rombongan melihat langsung fasilitas huntara yang telah digunakan warga.
Dalam peninjauan itu, Dony Oskaria menegaskan komitmen BUMN untuk terus hadir membantu masyarakat terdampak bencana di berbagai daerah.
“Ke depan kita juga akan melanjutkan pembangunan di beberapa lokasi. Ini menunjukkan keberpihakan kita kepada masyarakat yang terkena musibah,” ujar Dony Oskaria.
Ia menekankan bahwa keberadaan BUMN tidak terpisahkan dari kepentingan masyarakat karena seluruh perusahaan pelat merah merupakan milik rakyat Indonesia.
“BUMN itu milik rakyat Indonesia. Karena itu, BUMN harus hadir ketika masyarakat membutuhkan,” jelasnya.
Selanjutnya, Dony menyampaikan bahwa pembangunan huntara di Malalo melibatkan dukungan berbagai BUMN, mulai dari penyediaan material hingga operasional lapangan.
“Kita lihat semuanya disediakan oleh BUMN, mulai dari peralatan, armada truk, hingga fasilitas pendukung lainnya. Segala sesuatu yang memungkinkan untuk kita bantu tentu akan kita bantu sebaik mungkin,” tambahnya.
Ia juga menjelaskan bahwa pembangunan hunian sementara merupakan bagian dari program nasional penanganan masyarakat terdampak bencana.
Pemerintah sebelumnya merencanakan pembangunan sekitar 15 ribu unit secara nasional, namun jumlah tersebut disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Menurutnya, sebagian masyarakat memilih skema bantuan lain yang disediakan pemerintah, seperti bantuan tunai maupun alternatif hunian permanen.
“Tidak semuanya menjadi huntara. Sebagian kita konversi dengan skema bantuan lain sesuai kebutuhan masyarakat, dengan anggaran yang tetap disiapkan pemerintah,” ujarnya.
Untuk wilayah Sumatera Barat, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp400 miliar guna mendukung pembangunan hunian serta pemulihan masyarakat terdampak bencana.
Melalui kolaborasi pemerintah daerah, DPR RI, dan BUMN, proses rehabilitasi diharapkan berjalan lebih cepat sehingga masyarakat dapat kembali menjalani aktivitas secara aman dan layak. (***)
