Jakarta, Kliksumbar – Anggota Komisi II DPR RI Cindy Monica Salsabila Setiawan menekankan perlunya ketahanan perencanaan dan pembangunan nasional dalam menghadapi bencana yang terus berulang, khususnya di daerah rawan seperti Sumatera Barat. Ia menilai penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan respons cepat, tetapi harus dibarengi perencanaan matang dan berkelanjutan agar dampak kerusakan dapat diminimalkan.
Pernyataan itu disampaikan Cindy saat rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri PANRB, serta Badan Kepegawaian Negara, yang digelar pada Senin, 19 Januari 2026. Rapat membahas pengawasan penanganan pasca-bencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan sejumlah daerah lain.
Cindy menyoroti Sumatera Barat sebagai wilayah dengan kerawanan bencana tinggi. Daerah ini rutin menghadapi gempa bumi, longsor, dan banjir yang mengancam infrastruktur vital serta aktivitas masyarakat sehari-hari. Menurutnya, pemerintah harus menyiapkan strategi jangka panjang agar lokasi-lokasi rawan tidak selalu mengalami kerusakan berulang.
Ia mencontohkan Jalan Raya Lembah Anai, penghubung utama Kota Padang-Bukittinggi, yang tiga kali mengalami kerusakan berat di titik yang sama. Pada Desember 2023, banjir lumpuhkan jalan itu. Kemudian, pada 2024, longsor kembali memutus akses. Hingga akhir 2025, banjir bandang dan longsor lagi-lagi merusak jalur tersebut.
“Bayangkan saja, dalam dua tahun itu tiga kali rusak di titik yang sama,” ujar Cindy.
Ia menambahkan bahwa perbaikan pada tahun 2024 menghabiskan sekitar Rp500 miliar dari APBN. Kondisi ini menjadi pelajaran penting agar pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan cepat, tetapi juga memperkuat mitigasi risiko.
“Sekali lagi, kita tidak hanya perlu respon atau pembangunan cepat dalam menangani bencana, tetapi juga perencanaan yang matang atas lokasi-lokasi yang memang sangat potensial menghadapi bencana setiap tahunnya,” tegasnya.
Cindy menekankan perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan adaptif.
“Langkah itu penting agar kerusakan di titik yang sama tidak terus berulang dan anggaran negara dapat digunakan lebih efektif,” tambahnya. (***)
