Padang, – Ketua Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Sumatera Barat, Almudazir, SS, menegaskan dukungannya terhadap penyampaian aspirasi melalui aksi demonstrasi.
Ia mengingatkan mahasiswa dan masyarakat agar menyuarakan pendapat dengan cara bermartabat serta tidak melanggar hukum.
Menurut Almudazir, masyarakat wajib mengawal kebijakan pemerintah dan DPR.
Namun, kritik harus disampaikan dengan santun serta mengedepankan dialog.
Ia menegaskan aksi tidak boleh merusak fasilitas publik atau mengganggu aktivitas warga.
“Mengawal kebijakan pemerintah adalah kewajiban rakyat. Tetapi lakukan dengan elegan, tanpa kekerasan, sehingga kehidupan masyarakat tetap berjalan aman,” ujar Almudazir dalam siaran pers, Minggu (31/8/2025).
Ia juga mengingatkan aparat keamanan agar tidak melakukan tindakan berlebihan yang memicu emosi rakyat.
Menurutnya, aspirasi harus diterima sejak awal agar situasi tetap kondusif.
“Kota Padang dan daerah lain di Sumbar adalah tanah kelahiran kita. Mari kita jaga bersama agar tetap aman dan nyaman,” katanya.
Almudazir menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik.
Ia meminta pemerintah, DPR, TNI, dan Polri mengutamakan transparansi sebelum mengambil keputusan.
Transparansi dinilai mampu mencegah kebencian dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat.
“Saya yakin keterbukaan informasi publik menjadi cara ampuh menjaga wibawa pemerintah. Uji publik perlu dilakukan bila kebijakan berpotensi merugikan banyak orang. Dengan transparansi, rakyat akan percaya pada pemerintah,” pungkasnya. (adt)
