Jakarta, – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Rahmat Saleh, mengusulkan sistem pendaftaran sertifikat tanah menjadi lebih mudah dan transparan.
Ia menyarankan sistemnya menyerupai aplikasi pemesanan tiket pesawat yang praktis dan akurat.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian ATR/BPN di Gedung DPR RI, Senayan, Senin (21/4/2025), Rahmat menyampaikan keluhannya.
Menurutnya, proses pendaftaran sertifikat tanah masih bermasalah, seperti dokumen hilang dan respon lambat dari kantor pertanahan.
“Sistem layanan pertanahan seharusnya transparan, memiliki alur yang jelas, dan bisa dipantau publik. Dengan sistem digital, masyarakat bisa mengecek status berkas dari awal hingga selesai,” ujar Rahmat.
Ia menilai, hambatan saat ini bukan hanya beban kerja, tetapi juga manajemen informasi yang belum optimal.
Karena itu, Rahmat mendorong Kementerian ATR/BPN mengembangkan layanan digital secara menyeluruh.
Rahmat menegaskan, DPR RI siap mendukung reformasi pelayanan publik. m
“Ini bertujuan agar masyarakat mendapat kepastian hukum dan kemudahan dalam mengurus hak tanah,” tegasnya. (***)
