Jakarta, Kliksumbar – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan partainya tidak mengusulkan nama pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI.
AHY menyatakan Demokrat menyerahkan sepenuhnya kewenangan pengusulan calon Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto. Sikap tersebut mengikuti mekanisme konstitusional yang berlaku di Indonesia.
AHY menyampaikan pernyataan itu dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (13/11/2026). Ia sekaligus merespons dinamika politik setelah Gibran menyampaikan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden.
Menurut AHY, konstitusi telah mengatur secara jelas mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.
AHY Tegaskan Kewenangan Ada pada Presiden
AHY menjelaskan, ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengusulkan dua calon Wakil Presiden. Selanjutnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih satu calon melalui sidang.
Karena itu, Demokrat memilih tidak mengambil langkah di luar mekanisme konstitusional tersebut. AHY menegaskan partainya menghormati kewenangan Presiden dan MPR dalam proses pengisian jabatan.
Sebelum menyampaikan sikap resmi, AHY juga berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Keduanya melakukan komunikasi melalui sambungan video call pada Jumat pagi. Saat itu, SBY sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta.
AHY menegaskan keputusan tersebut mencerminkan sikap politik Demokrat dalam menghadapi perkembangan ketatanegaraan. Partainya ingin memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan konstitusi.
AHY Minta Dinamika Politik Tidak Ganggu Rakyat
Selain menjelaskan posisi partai, AHY mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga situasi nasional tetap kondusif. Ia meminta semua pihak memberikan ruang kepada lembaga negara untuk menjalankan kewenangannya.
Menurut AHY, dinamika politik tidak boleh mengganggu jalannya pemerintahan. Pemerintah harus tetap menjalankan program pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Ia juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak membiarkan spekulasi berkembang mendahului proses konstitusional. Stabilitas pemerintahan dan kepentingan rakyat harus menjadi perhatian bersama.
“Apapun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita. Pesan kami sederhana, jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi,” tegas AHY.
AHY kemudian kembali memastikan Demokrat tidak akan mengajukan kandidat pengganti Gibran. Partainya menyerahkan seluruh proses pengusulan kepada Presiden Prabowo.
“Dari Partai Demokrat, kami tidak mengajukan nama dan kami menyerahkan proses ini sepenuhnya kepada Bapak Presiden sesuai dengan kewenangan yang beliau miliki,” tutupnya.
Sebagai informasi, Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo dan pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026).
Presiden Prabowo telah menyatakan menerima serta menghormati keputusan tersebut. Sementara itu, MPR mulai menyiapkan tahapan konstitusional untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 mengatur MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon usulan Presiden. Konstitusi juga menetapkan batas waktu paling lambat 60 hari untuk penyelenggaraan sidang pemilihan.
Dengan sikap tersebut, Demokrat menegaskan pilihannya untuk tidak mengintervensi proses pengusulan calon. Partai berlambang bintang mercy itu memilih menyerahkan keputusan kepada Presiden sesuai konstitusi. (***)
