Jakarta, Kliksumbar – Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Dony Oskaria memastikan dukungan BUMN terhadap penertiban kawasan hutan nasional. Ia menegaskan kesiapan lembaganya memperkuat koordinasi lintas instansi bersama Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Komitmen tersebut disampaikan Dony saat bertemu Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Pengarah Satgas PKH, Sjafrie Sjamsoeddin. Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Informasi pertemuan tersebut diketahui melalui unggahan akun Instagram resmi @bumn_id.
Dony menyatakan BP BUMN siap mengoptimalkan peran perusahaan negara sesuai kapasitas dan kewenangannya. Langkah tersebut bertujuan mendukung pelaksanaan tugas Satgas PKH secara lebih efektif.
BP BUMN Perkuat Koordinasi Lintas Lembaga
Dalam pertemuan tersebut, Dony menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dalam mendukung agenda pemerintah. BP BUMN juga siap memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pertahanan dan pemangku kepentingan terkait.
Selain itu, BUMN memiliki peran dalam mendukung kebijakan pemerintah melalui pengelolaan aset negara. Peran tersebut harus berjalan sesuai ketentuan dan prinsip tata kelola bertanggung jawab.
Dukungan ini menjadi bagian dari kontribusi perusahaan negara terhadap agenda penertiban kawasan hutan. BP BUMN ingin memastikan setiap pelaksanaan tugas berjalan sesuai kapasitas kelembagaan.
Karena itu, koordinasi lintas instansi menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan agenda tersebut. Sinergi antarlembaga juga dapat membantu menyelaraskan peran masing-masing pihak.
Pengelolaan Aset Negara Jadi Perhatian
Penertiban kawasan hutan berkaitan dengan upaya menjaga tata kelola sumber daya nasional. Pemerintah membutuhkan koordinasi berbagai lembaga untuk menjalankan agenda tersebut.
Dalam konteks ini, BUMN dapat mengambil peran sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya. Optimalisasi peran tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap kebijakan pemerintah.
Selain mendukung penertiban kawasan hutan, sinergi ini juga berkaitan dengan pengelolaan aset negara. Pengelolaan yang tertib dan bertanggung jawab menjadi perhatian dalam agenda tersebut.
Melalui kolaborasi bersama Kementerian Pertahanan, BP BUMN berharap dapat memperkuat pelaksanaan tugas Satgas PKH. Koordinasi tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas kerja lintas lembaga.
Dorong Manfaat bagi Negara dan Masyarakat
Dukungan BUMN tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan agenda kelembagaan pemerintah. Kolaborasi tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengelolaan sumber daya nasional.
Selanjutnya, sinergi berbagai pemangku kepentingan diharapkan mampu memperkuat tata kelola kawasan hutan. Pengelolaan aset negara juga perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Melalui langkah tersebut, BP BUMN berharap perusahaan negara dapat berkontribusi dalam agenda strategis pemerintah. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya nasional diharapkan memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. (***)
